Kepemimpinan Bencana, Variabel Dasco, dan Pragmatisme Aceh

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

BENCANA di Aceh bukan sekadar peristiwa alam yang menghancurkan rumah, jembatan, kuala, dan fasilitas publik. 

Ia membuka cermin yang jauh lebih luas tentang bagaimana negara bekerja dalam situasi krisis, bagaimana kepemimpinan diuji, dan bagaimana politik serta birokrasi berinteraksi ketika waktu menjadi faktor paling menentukan. 

Sejak awal, masyarakat Aceh dihadapkan pada kenyataan pahit: pemerintah pusat tidak menetapkan status bencana nasional. 

Namun paradoksnya, tindakan negara di lapangan justru menunjukkan bahwa Aceh diperlakukan sebagai prioritas nasional secara faktual. 

Inilah ironi awal yang membingkai seluruh dinamika penanganan bencana Aceh.

Baca juga: Pengamat Desak Satgas Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera Bergerak Cepat

Ketidakmenentuan di Fase Darurat

Pada fase darurat, yang paling kuat terbaca oleh publik bukanlah kepastian, melainkan ketidakmenentuan. 

BNPB pusat tampak tidak mampu mengambil alih komando secara tegas, apalagi menjelaskan kepada Presiden tentang skala kerusakan, kompleksitas dampak, dan peta jalan penanganan yang bisa dipahami semua pihak. 

Kekosongan kepemimpinan ini melahirkan situasi yang khas Indonesia: semua ingin membantu, semua ingin hadir, tetapi tidak ada satu narasi besar yang mempersatukan upaya-upaya tersebut.

Menko PMK menunjuk Safrizal ZA sebagai Koordinator Lintas Sektor. 

Langkah ini secara formal benar, tetapi secara praktis tidak segera menghasilkan akselerasi. 

Di saat yang sama, Jenderal Maruli tampil di lapangan bersama satuan Zeni, membangun jembatan darurat yang sangat dibutuhkan warga. 

Menteri Pertahanan turun langsung meninjau kuala yang rusak dan mengganggu kehidupan nelayan. 

Semua langkah ini nyata, serius, dan patut dihargai. 

Namun bagi publik Aceh, semua itu terasa seperti potongan puzzle yang tidak kunjung membentuk gambar utuh. 

Yang hilang bukan niat, melainkan kepemimpinan yang menyatukan.

Pembentukan Satgas Jembatan dan Satgas Kuala kemudian menjadi upaya untuk memberi fokus. 

Kerja menjadi lebih teknis dan lebih terukur. 

Namun tetap saja, langkah ini belum mampu menjawab pertanyaan besar: ke mana semua ini diarahkan, kapan fase darurat berakhir, dan bagaimana Aceh bergerak menuju pemulihan jangka panjang? 

Tanpa peta jalan yang jelas, kerja keras berisiko habis di fase darurat, sementara pemulihan struktural tertunda.

Baca juga: Menkes Ngeluh Tiket Pesawat ke Aceh Mahal, Emang Berapa Harganya? Benarkah Murah Lewat Malaysia?

Dari Tito, Dasco, Hingga Purbaya

Ketika Presiden akhirnya membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada akhir Desember 2025, harapan publik kembali muncul. 

Namun pada tahap awal, satgas ini masih terlihat sebagai kerangka administratif. 

Struktur ada, mandat ada, tetapi arah operasional dan target kebijakan belum sepenuhnya menggigit. 

Ia belum menjadi mesin yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya negara secara serempak.

Titik perubahan yang sesungguhnya terjadi pada 30 Desember 2025. 

Rapat pertama Satgas DPR digelar langsung di Aceh, dihadiri oleh Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Purbaya. 

Di sinilah dinamika berubah. 

Masuknya Dasco tidak disertai retorika berlebihan. 

Tidak ada pidato heroik. 

Namun atmosfernya berbeda. 

Rapat ini mempertemukan eksekutif, legislatif, dan pemerintah daerah dalam satu ruang kebijakan yang konkret. 

Di titik inilah variabel Dasco mulai bekerja.

Secara formal, Dasco adalah Wakil Ketua DPR RI. 

Namun dalam praktik, ia tampil sebagai pusat sentrifugal legislatif. 

Ia menjaga agar perhatian politik nasional tidak terpecah, memastikan DPR tidak sekadar mengawasi dari jauh, tetapi ikut mengondisikan percepatan. 

Kedekatannya dengan Presiden Prabowo membuat komunikasi lintas kementerian lebih cair. 

Isu anggaran tidak lagi berhenti di meja teknokrat, tetapi dikaitkan langsung dengan urgensi lapangan. 

Dalam bahasa kebijakan publik, Dasco menjadi penghubung antara kehendak politik dan kebutuhan riil masyarakat terdampak.

Baca juga: Sarapan di Warung Kopi Kubra, Purbaya Puji Kuliner Aceh

Pragmatisme Aceh

Bagi masyarakat Aceh, ukuran keberhasilan tidak pernah rumit. 

Bukan siapa yang paling sering muncul di media, bukan siapa yang paling tinggi jabatannya. 

Yang dinilai adalah siapa yang mampu mewujudkan hasil nyata. 

Jalan kembali terbuka, jembatan kembali menghubungkan kampung, alur sungai dinormalisasi, air bersih tersedia, sekolah dan puskesmas kembali berfungsi. 

Inilah logika sederhana namun keras yang disebut pragmatisme Aceh.

Pragmatisme ini pula yang menjelaskan mengapa peran Dasco menjadi relevan. 

Bukan karena simbol kekuasaan, tetapi karena kemampuannya mendorong sistem untuk bergerak. 

Dalam fase transisi ini, harapan terbesar terhadap Dasco adalah kemampuannya membantu negara mengakhiri fase darurat dengan baik. 

Keluar dari fase darurat bukan sekadar soal pencabutan status, tetapi tentang terpenuhinya prasyarat dasar: logistik stabil, layanan publik berjalan, akses wilayah pulih, dan pemerintah daerah kembali mampu bekerja tanpa ketergantungan penuh pada mekanisme darurat.

Harus diakui, hingga saat ini fase rehabilitasi dan rekonstruksi belum benar-benar berjalan. 

Ia masih berada pada tahap persiapan, perencanaan, dan penyelarasan aktor. 

Dan justru di fase inilah risiko terbesar muncul. 

Tanpa kepemimpinan yang konsisten, fase Rehab-Rekon berpotensi terjebak dalam birokrasi panjang dan kelelahan institusional.

Ketika fase ini benar-benar dimulai, tantangannya akan jauh lebih kompleks daripada fase darurat. 

Pemulihan infrastruktur kritis hanyalah fondasi awal. 

Tantangan yang lebih berat terletak pada perumahan dan pemukiman. 

Ribuan keluarga membutuhkan kepastian tempat tinggal yang layak, aman dari risiko bencana lanjutan, dan terhubung dengan mata pencaharian mereka. 

Kesalahan desain di sektor ini akan berdampak jangka panjang, bukan hanya secara fisik, tetapi juga sosial dan psikologis.

Di saat yang sama, penguatan ekonomi lokal harus menjadi agenda utama, bukan pelengkap. 

Nelayan, petani, pedagang kecil, dan pelaku UMKM adalah tulang punggung Aceh. 

Bantuan modal, pemulihan sarana produksi, pasar sementara, serta kepastian distribusi hasil usaha harus dirancang sejak awal. 

Pemulihan ekonomi tidak bisa menunggu infrastruktur sempurna. 

Ia harus berjalan paralel.

Baca juga: Dasco Sambungkan Telepon Prabowo–Menkeu, Dana TKD Aceh Dipastikan Tak Dipotong

Peran Dasco Menjadi Variabel Penting

Dalam keseluruhan proses ini, peran Dasco tetap menjadi variabel penting. 

Ia menjaga agar Satgas pemerintah pusat dan Satgas DPR tidak berjalan sendiri-sendiri. 

Ia memastikan bahwa politik anggaran berpihak pada kebutuhan lapangan. 

Tanpa figur sentral semacam ini, risiko klasik akan kembali muncul: tumpang tindih program, keterlambatan anggaran, dan fragmentasi kebijakan.

Fenomena Aceh menunjukkan satu hal penting: politik tidak selalu menjadi masalah dalam kepemimpinan bencana. 

Dalam kondisi tertentu, politik justru menjadi alat percepatan. 

DPR, yang biasanya berperan sebagai pengawas, dalam konteks ini tampil sebagai pengungkit. 

Aceh pun menerima perlakuan de facto sebagai bencana nasional, meski tanpa label formal.

Namun satu pertanyaan tetap relevan dan tidak bisa dihindari. 

Apakah peran Dasco ini hanya kebetulan pada fase awal, atau akan konsisten hingga tahapan akhir pemulihan Aceh benar-benar tuntas? Pemulihan adalah maraton, bukan sprint. 

Ia akan memakan waktu bertahun-tahun dan menuntut konsistensi lintas isu dan lintas momentum politik.

Di sinilah pragmatisme Aceh kembali menjadi penentu. 

Aceh tidak dan tidak perlu terlibat dalam gosip atau spekulasi konflik internal kekuasaan. 

Yang penting Aceh pulih. 

Siapa pun yang mampu menuntaskan pekerjaan itu layak dihargai.

Aceh memberi pelajaran yang sederhana namun tajam: dalam bencana, hasil mengalahkan retorika, kecepatan mengalahkan birokrasi, dan pragmatisme mengalahkan formalitas. 

Kepemimpinan bencana bukan tentang siapa yang paling terlihat, tetapi siapa yang mampu memastikan penderitaan rakyat tidak berlarut-larut.

Di titik inilah variabel Dasco benar-benar diuji. 

Bukan oleh pidato, bukan oleh jabatan, tetapi oleh waktu dan konsistensi hingga pemulihan Aceh benar-benar selesai.(*)

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar USK Banda Aceh, Mantan Anggota Dewan Pengarah BRR Aceh Nias 2004, dan juga Mantan Anggota Multi Donor Fund - EU, the US, World Bank, Jepang, Australia, dan Kanada untuk pembangunan Aceh Nias Pasca Tsunami.

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.