Aceh, Rusia, dan Tentara Bayaran: Muhammad Rio vs Hans Christoffel

Sejak saat itu, sejarah mencatat bahwa “mercenary” adalah pedang bermata dua: efektif secara militer, tetapi berbahaya secara politik.

Dari Mesir dan Persia, praktik “mercenary” menyebar ke dunia Romawi, Eropa abad pertengahan, hingga perang kolonial. 

Di Eropa, terutama pada abad ke-16 hingga ke-19, menjadi tentara bayaran bahkan dianggap sebagai profesi sosial yang sah. 

Negara dan kerajaan merekrut prajurit asing untuk mengisi kekurangan pasukan, menaklukkan wilayah, atau menumpas perlawanan lokal. 

Loyalitas bukan lagi persoalan tanah air, melainkan kontrak.

Baca juga: Status WNI Bripda Rio Anggota Brimob Polda Aceh di Ujung Tanduk Usai Gabung Tentara Bayaran Rusia

Karakter Unik Aceh

Namun, di Asia Tenggara, khususnya Aceh, sejarah menunjukkan pola yang berbeda. 

Kerajaan Aceh Darussalam, terutama pada masa Sultan Iskandar Muda (1607–1636), dikenal sebagai kekuatan militer regional yang tangguh. 

Pasukan Aceh terorganisasi dengan baik, disiplin, dan efektif dalam perang darat maupun laut. 

Mereka mampu menantang Portugis dan kekuatan Eropa lainnya di Selat Malaka, jalur perdagangan strategis dunia saat itu.

Memang benar bahwa Sultan Iskandar Muda mempekerjakan teknisi meriam dari Turki Utsmani serta beberapa ahli militer dari India. 

Namun mereka bukan pasukan tempur yang bertempur atas nama Aceh. 

Peran mereka adalah teknis dan konsultatif, memperkuat teknologi persenjataan dan taktik perang. 

Pasukan yang bertempur tetaplah orang Aceh sendiri. 

Loyalitas mereka dibangun atas ikatan politik, agama, dan komunitas, bukan atas kontrak bayaran dari pihak asing.

Berbeda dengan sejumlah suku lain di Nusantara, orang Aceh tidak memiliki tradisi menjadi “mercenary”.