Selasa, 21 April 2026

Jurnalisme Warga

Dua Dekade Pascatsunami, Siapkah Warga Banda Aceh Menghadapi Ancaman Berikutnya?

Pertanyaan ini menjadi semakin mendesak ketika kita menyadari satu fenomena berbahaya yang sedang terjadi: peluruhan memori akan risiko

Editor: mufti
for serambinews/IST
ANAS HIDAYATULLAH, Anggota Urban Sustainability and Policy Institute (USPI), melaporkan dari Banda Aceh 

Infrastruktur evakuasi

Temuan penting lainnya berkaitan dengan peran infrastruktur evakuasi. Simulasi menunjukkan bahwa pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) yang strategis tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung saat bencana, tetapi juga memiliki efek psikologis yang signifikan dalam memperkuat "place attachment" ikatan emosional antara warga dengan tempat tinggalnya.

Ketika TES dibangun dan mudah diakses, masyarakat merasa lebih aman dan cenderung bertahan tinggal di kawasan pesisir. Namun, di sini terdapat paradoks yang perlu dicermati: infrastruktur evakuasi yang baik bisa memberikan rasa aman palsu jika tidak disertai dengan edukasi yang komprehensif tentang cara menggunakannya dan keterbatasannya.

Dalam skenario "Physical Intervention" yang saya simulasikan, penambahan empat TES tambahan di Kecamatan Baiturrahman (sehingga totalnya jadi lima TES yang tersebar strategis) berhasil menekan laju depopulasi hingga 15 % dibanding skenario BAU.

Ini membuktikan bahwa investasi infrastruktur kebencanaan tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjaga keberlanjutan sosial-ekonomi komunitas.

Perlunya solusi terpadu

Dari lima skenario yang saya uji BAU, edukasi, ekonomi, fisik, dan gabungan hasilnya sangat jelas: hanya pendekatan terpadu yang mampu menjaga stabilitas resiliensi dalam jangka panjang.

Skenario "Combined Intervention" yang mengintegrasikan edukasi berkala, subsidi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur evakuasi menunjukkan kinerja paling optimal, dengan tingkat resiliensi yang stabil dan bahkan meningkat dalam periode simulasi 20 tahun. Ini memberikan pelajaran penting bagi pembuat kebijakan: mitigasi bencana tidak bisa didekati secara parsial.

Program edukasi tanpa dukungan ekonomi akan menciptakan kesenjangan. Pembangunan infrastruktur tanpa peningkatan kapasitas masyarakat akan sia-sia dan intervensi ekonomi tanpa kesadaran risiko hanya akan memperkuat kerentanan.

Penelitian ini juga menegaskan urgensi penerapan perencanaan tata ruang berbasis risiko yang lebih ketat. Diperlukan pendekatan yang lebih humanis dengan mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Relokasi paksa tanpa kompensasi yang memadai berpotensi melahirkan kantong-kantong kemiskinan baru. Sebaliknya, kebijakan penataan ruang perlu dilengkapi dengan skema insentif–disinsentif yang bijak: memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat yang bersedia berpindah ke zona yang lebih aman, sekaligus menerapkan standar bangunan yang ketat bagi mereka yang memilih tetap tinggal di kawasan rawan bencana.

Siklus yang harus diputus

Penelitian ini juga mengidentifikasi pola psikologis berbahaya yang saya sebut siklus "panik dan apati."

Pola ini menggambarkan bagaimana masyarakat bereaksi terhadap isu bencana: ketika ada gempa kecil atau kabar tsunami di negara lain, terjadi lonjakan kepanikan dan aktivitas persiapan.

Namun, ketika tidak ada kejadian dalam beberapa bulan, kesadaran kembali merosot drastis. Siklus ini kontraproduktif karena menciptakan kelelahan psikologis dan menghabiskan sumber daya tanpa membangun kesiapan yang berkelanjutan.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved