Menjaga Akal Sehat di Tengah Gejolak Energi

*) Oleh: Prof Muhammad Irham

KETIKA konflik bersenjata kembali memanas di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat, pasar energi dunia segera bereaksi.

Harga minyak melonjak, pasar global bergejolak, dan kekhawatiran tentang pasokan energi kembali mencuat.

Setiap eskalasi di kawasan ini selalu memiliki gema yang jauh melampaui medan perang. Ia menjalar ke pelabuhan-pelabuhan dagang, ke jalur distribusi logistik, bahkan hingga ke dapur rumah tangga di berbagai belahan dunia.

Salah satu titik rawan yang selalu menjadi perhatian adalah Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi nadi bagi perdagangan energi global.

Dari selat inilah sebagian besar minyak dunia bergerak menuju pasar internasional. Ketika kawasan ini berada dalam bayang-bayang konflik, pasar energi tidak sekadar merespons fakta, tetapi juga ketakutan. Dan dalam ekonomi modern, ketakutan sering kali bergerak lebih cepat daripada realitas.

Bagi negara pengimpor energi seperti Indonesia, gejolak harga minyak dunia hampir selalu membawa implikasi ekonomi yang luas. Harga bahan bakar memengaruhi biaya transportasi, logistik, produksi pangan, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Dalam rantai ekonomi yang saling terhubung, energi adalah simpul yang menentukan ritme seluruh sistem.

Namun pengalaman dari berbagai krisis menunjukkan bahwa masalah terbesar sering kali bukan sekadar kelangkaan energi, melainkan kepanikan sosial yang menyertainya.

Ketika publik mulai percaya bahwa pasokan akan langka, respons yang muncul sering kali bersifat refleks dengan menimbun, membeli lebih dari kebutuhan, atau bereaksi berdasarkan rumor. 

Fenomena yang dikenal sebagai panic buying ini dapat dengan cepat mengganggu distribusi yang sebenarnya masih berjalan normal.

Dalam banyak kasus, kepanikan publik lebih dipicu oleh kekosongan informasi daripada kekosongan pasokan.

Di titik inilah peran pemerintah menjadi krusial. Negara tidak hanya bertugas mengelola cadangan energi atau menstabilkan harga melalui kebijakan fiskal. 

Negara juga harus menjaga ketenangan nalar publik. Stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka-angka dalam neraca energi nasional, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah mengelola krisis.

Bagi Provinsi Aceh, tantangan ini memiliki dimensi yang lebih spesifik. Secara geografis, Aceh berada di ujung barat Indonesia dengan struktur ekonomi yang masih sensitif terhadap perubahan harga energi, terutama pada sektor transportasi dan perikanan.

Bagi banyak nelayan, kenaikan harga solar bukan sekadar isu ekonomi makro, tetapi persoalan langsung yang menentukan apakah mereka dapat melaut atau tidak.

Karena itu, langkah paling mendasar yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah mengelola informasi secara terbuka dan kredibel.

Kepanikan biasanya lahir dari ketidakpastian. Ketika masyarakat tidak mengetahui kondisi pasokan secara jelas, ruang spekulasi akan segera diisi oleh rumor, kabar yang belum terverifikasi, atau narasi yang dibesar-besarkan di ruang digital.

Transparansi mengenai ketersediaan bahan bakar, distribusi logistik, dan kebijakan stabilisasi menjadi kunci untuk meredam kepanikan.

Informasi yang disampaikan secara konsisten dan berbasis data dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah perilaku pembelian berlebihan.

Langkah berikutnya adalah memastikan distribusi energi tetap adil dan terawasi. Dalam situasi ketidakpastian global, gangguan kecil dalam distribusi lokal dapat dengan cepat berkembang menjadi krisis kepercayaan.

Praktik penimbunan, spekulasi harga, atau distribusi yang tidak merata harus diantisipasi melalui pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi lintas lembaga.

Namun lebih jauh dari sekadar langkah darurat, krisis energi global juga seharusnya dibaca sebagai pengingat strategis.

Ketergantungan berlebihan pada energi fosil impor membuat banyak negara, termasuk Indonesia, rentan terhadap dinamika geopolitik yang berada di luar kendali domestik. Setiap konflik di kawasan penghasil energi akan selalu membawa risiko ekonomi bagi negara-negara pengimpor.

Dalam konteks ini, Aceh sebenarnya memiliki peluang yang tidak kecil. Wilayah ini memiliki sejarah panjang sebagai kawasan energi, mulai dari gas alam hingga potensi energi terbarukan seperti mikrohidro dan tenaga surya.

Mengembangkan sumber energi lokal bukan hanya persoalan investasi ekonomi, tetapi juga bagian dari membangun ketahanan terhadap ketidakpastian global.

Pada akhirnya, krisis energi tidak hanya menguji kapasitas teknokratis pemerintah, tetapi juga kedewasaan sosial masyarakat. Ketika gejolak global terjadi, yang paling dibutuhkan bukanlah kepanikan, melainkan kejernihan berpikir.

Negara harus hadir dengan kebijakan yang tenang, transparan, dan terukur. Sementara masyarakat perlu merespons dengan sikap rasional, bukan reaksi impulsif yang justru memperparah situasi.

Dalam dunia yang semakin terhubung, konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah-daerah yang tampak jauh dari pusat gejolak.

Karena itu, menjaga stabilitas tidak hanya soal mengamankan pasokan energi, tetapi juga tentang merawat kepercayaan publik dan menjaga akal sehat bersama.

Dan dalam setiap krisis, akal sehat sering kali menjadi sumber daya yang paling berharga. (*)

*) Penulis adalah Guru Besar Universitas Syiah Kuala

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis.

BACA artikel KUPI BEUNGOH lainnya DI SINI