Pakistan Talk, Culasnya AS, dan Naifnya Indonesia

Ia miskin gagasan tentang Deklarasi Universal HAM 1948, Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (ICERD) 1965, Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi (CAT) 1984, Konvensi tentang hak anak (CRC) 1989, dan konvensi internasional perlindungan dari penghilangan paksa (ICPPED) 2006.

Padahal bentangan dokumen di atas menunjukkan pelaku utama pelanggaran HAM sesungguhnya Israel. Itu termasuk kebijakan baru Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Bvir, yang mengesahkan undang-undang yang akan menghukum mati tahanan Palestina, sebagiannya adalah anak-anak.

Hal lain yang melemahkan posisi Indonesia terkait konflik Iran ialah kerja sama diam-diam Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di Pentagon, 13 April 2026. Kerja sama lulusan terbaik ABRI angkatan 1971 ini mencakup tiga pilar, yaitu penguatan kapasitas modernisasi militer, pelatihan dan pendidikan militer profesional, serta latihan operasional dan regional.

Jika dilihat dengan jeli, kerja sama ini memberikan hak pelayaran melewati Selat Melaka kepada armada laut AS termasuk militer, dan penguasaan langit Indonesia oleh angkatan udara mereka. Pilihan ini juga menjadi rentan bagi ekonomi Tiongkok sehingga bisa diawasi secara dekat oleh kekuatan intelijen AS. Demikian pula AS bisa men-scanning kekuatan militer Indonesia via udara. Artinya semua kerja sama itu di bawah kendali AS, dari Lautan India hingga Laut China Selatan.

Satu-satunya yang bisa diharapkan ialah kesadaran masyarakat muslim Indonesia yang tidak terfragmentasi oleh provokasi konflik Sunni-Syiah ciptaan CIA. Strategi itu dijadikan cara untuk memperlemah posisi musuh AS seperti Suriah, Lebanon, Yaman, dan Iran di mata dunia Islam. Akhirnya, sikap elitis pemerintah tidak menjadi cermin mayoritas muslim Indonesia melihat culasnya AS-Israel atas konflik Iran.