Menghindari JKA Sebagai Sumbu Konflik: Urgensi Cooling Down bagi Elite Aceh

Dalam situasi buntu (deadlock) ini, Aceh sebenarnya memiliki instrumen politik yang teruji.

Kita tentu ingat pada April 2013, saat polemik bendera mencapai puncaknya, pemerintah mengambil langkah Cooling Down atau penahanan diri.

Sejarah membuktikan bahwa berhenti sejenak dari saling menyerang di ruang publik bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, cooling down adalah jalan terhormat untuk memberikan ruang bagi akal sehat kembali bekerja.

Masa penahanan diri menjadi momen krusial bagi Eksekutif untuk merespons tuntutan pencabutan Pergub secara rasional.

Hal ini penting agar keputusan diambil dalam suasana batin yang stabil, bukan di bawah tekanan yang penuh kebencian.

Kita juga perlu mewaspadai jika kegaduhan ini mungkin saja sengaja dipelihara sebagai "tabir asap".

Dalam teori manajemen konflik, situasi kaos sering kali dimanfaatkan untuk melemahkan pengawasan terhadap akuntabilitas anggaran.

Jangan sampai di balik drama saling serang "siapa yang paling kuat", praktik yang dalam idiom lokal dikenal sebagai weuk-weuk tumpok —pembagian kepentingan sepihak—justru berjalan mulus.

Jangan biarkan perhatian publik teralihkan oleh konflik identitas kekuasaan sementara substansi anggaran bagi hajat hidup orang banyak terabaikan.

Baca juga: Darwati A Gani Berharap Mualem Bijak Terkait JKA

Guna meredam eskalasi, masa penahanan diri harus segera dimulai. Pelayanan kesehatan tidak boleh disandera oleh klasifikasi desil yang belum akurat. Rakyat tidak boleh dikorbankan demi ego institusi.

Sebagai simbol rekonsiliasi, aksi kemanusiaan seperti donor darah bersama bertajuk “Seudeukah Darah Pemerintahan Aceh" bisa menjadi jembatan silaturahmi.

Langkah ini jauh lebih bermartabat untuk mendinginkan suasana daripada berbalas rilis pers yang saling memojokkan.

Melihat pimpinan Eksekutif dan DPRA duduk berdampingan dalam aksi kemanusiaan akan mengirimkan pesan kuat kepada rakyat: bahwa pemimpin mereka lebih mencintai nyawa warga daripada egonya sendiri.

Pada akhirnya, panggung politik JKA hari ini bukan tentang siapa yang keluar sebagai pemenang dalam debat kusir, melainkan tentang sejauh mana martabat kemanusiaan dijunjung di atas ego kekuasaan.

Rakyat Aceh tidak butuh pahlawan di media massa; mereka hanya butuh kepastian bahwa saat jatuh sakit, negara hadir tanpa birokrasi yang membelenggu.