PERTI Aceh: Menjaga Sanad, Merawat Tradisi, dan Menata Arah Keberagamaan

Karena itu, pada 1945–1973 PERTI bertransformasi menjadi Partai Islam PERTI sebelum berfusi ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Langkah ini menunjukkan bahwa menjaga manhaj dan tradisi juga membutuhkan perlindungan dalam struktur kekuasaan.

Tokoh-tokoh PERTI kemudian hadir dalam berbagai level kekuasaan, dari daerah hingga nasional. 

Figur seperti Abu Hasan Krueng Kalee dan Tgk. Nyak Diwan menjadi representasi ulama yang membawa aspirasi dayah ke ruang negara pada pemilu DPR dan Konstituante tahun 1955. 

Kaderisasi politik berlangsung berkelanjutan, melahirkan figur seperti Tgk. Muhammad Saleh Aron yang meniti jalur dari daerah hingga pusat.

Kesadaran tersebut juga terlihat Pada 1957, saat Aceh berstatus sebagai daerah istimewa, Tgk. Muhammad Saleh Aron dalam forum partai menegaskan bahwa pemerintah perlu memperbanyak sekolah dan menjadikan pendidikan agama sebagai perhatian utama. 

Ia juga menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap pesantren, termasuk dukungan pembiayaan bagi para guru. 

Gagasan ini memperlihatkan bahwa PERTI tidak hanya berbicara pada tataran wacana, tetapi mendorong arah kebijakan yang konkret.

Sikap politik PERTI cenderung moderat dan realistis. Mereka mendukung stabilitas negara, menolak konflik bersenjata, dan menempatkan kemaslahatan umat sebagai orientasi utama. 

Politik tidak dipahami sebagai perebutan kekuasaan, tetapi sebagai sarana menjaga keteraturan sosial.

Baca juga: Jemaah Haji Wafat di Tanah Suci Bertambah Jadi 7 Orang, Puluhan Masih Dirawat Intensif di Arab Saudi

Baca juga: VIDEO Kuba Jadi Target Militer Selanjutnya Usai Perang dengan Iran Berakhir

Pascafusi ke PPP pada 1973, pengaruh tersebut tidak berhenti, melainkan bertransformasi. Kader-kader PERTI tetap aktif dalam politik Aceh dan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada dayah. 

Dari posisi yang semula hanya menjadi sub-unit kecil di bawah Dinas Pendidikan, dayah perlahan memperoleh pengakuan yang lebih kuat hingga lahirnya lembaga khusus yang kini dikenal sebagai Dinas Dayah.

Transformasi ini menunjukkan bahwa perjuangan politik PERTI tidak berhenti pada representasi, tetapi berujung pada perubahan struktural yang memastikan pendidikan dayah memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan Aceh.

Era Digital dan Refleksi Menuju Satu Abad

Memasuki era digital, lanskap keberagamaan mengalami perubahan mendasar. Otoritas keagamaan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan ulama dan lembaga pendidikan, tetapi mulai bergeser ke ruang digital yang terbuka. 

Pengetahuan agama dapat diakses dengan cepat, tetapi sering kali tanpa kedalaman dan tanpa keterhubungan sanad. Akibatnya, muncul cara beragama yang instan, reaktif, dan berisiko kehilangan pijakan tradisi keilmuan.