PERTI Aceh: Menjaga Sanad, Merawat Tradisi, dan Menata Arah Keberagamaan

Jalur perdagangan laut tidak hanya mempertemukan komoditas, tetapi juga gagasan dan jaringan ulama. 

Dalam konteks ini, PERTI berkembang sebagai jaringan pengetahuan yang mengakar dan menyebar ke berbagai wilayah Aceh.

Pendidikan: Sanad sebagai Fondasi Otoritas

Kontribusi terbesar PERTI di Aceh terletak pada dunia pendidikan. 

Dayah Darussalam Labuhanhaji tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi pusat pembentukan otoritas keilmuan. 

Di sana diajarkan fikih mazhab Syafi‘i, tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, tasawuf, tafsir, hadis, ilmu alat, serta praktek Sulok. 

Namun yang lebih mendasar, pendidikan dayah bekerja melalui sistem sanad. 

Sanad bukan sekadar rantai transmisi keilmuan, tetapi mekanisme legitimasi yang memastikan bahwa pengetahuan agama memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pengetahuan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terhubung dengan otoritas sebelumnya.

Di sinilah kekuatan PERTI. Ia tidak hanya mengajarkan isi ajaran, tetapi menjaga struktur otoritas di balik ajaran tersebut. 

Santri tidak hanya belajar, tetapi juga mewarisi cara berpikir, etika keberagamaan, dan kedalaman intelektual melalui hubungan langsung dengan guru.

Melalui jaringan alumni, sanad ini terus direproduksi. Para lulusan kembali ke daerah masing-masing, memimpin dayah, membuka pengajian, dan menjadi rujukan masyarakat. 

Dengan demikian, otoritas keagamaan tidak terpusat, tetapi tersebar dalam jaringan yang saling terhubung.

Baca juga: Kajian Ilmu Falak, Idul Adha 1447 Hijriah Jatuh Rabu, 27 Mei 2026

Baca juga: Jangan Remehkan Pengeluaran Receh, Gaji Bisa Habis Sebelum Akhir Bulan

Jika hari ini tradisi seperti maulid, tahlilan, dan zikir berjamaah tetap hidup di Aceh, hal itu bukan semata karena faktor budaya, tetapi karena adanya legitimasi sanad yang terus dijaga. 

Tradisi menjadi kuat karena ditopang oleh struktur pengetahuan yang kokoh.

Politik: Menjaga Umat dalam Struktur Kekuasaan

PERTI sejak awal menyadari bahwa arah keberagamaan tidak hanya ditentukan di ruang pendidikan, tetapi juga di ruang kebijakan.