Selasa, 5 Mei 2026

KUPI BEUNGOH

Perang dan Damai - Bagian 16, Kebebasan Berlayar di Selat Hormuz sebagai Jalan Perdamaian

Selat Hormuz kini menjadi fenomena global dalam perebutan jalur pelayaran vital dunia. 

Tayang:
Editor: Subur Dani
Dok SERAMBINEWS.COM/HO
Yunidar dan Masykur, adalah Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) dan Analis Intelijen 

Sikap Israel yang cenderung menunggu mencerminkan kalkulasi strategis. 

Tanpa dukungan penuh dari sekutu utama, langkah agresif berisiko tinggi. Iran kini bukan lagi aktor yang mudah ditekan, dan kemampuan balasannya menjadi pertimbangan serius dalam setiap keputusan militer.

Baca juga: Perang dan Damai – Bagian 13, Keberlanjutan Perdamaian dan Membuka Ruang Peradaban Dunia

Di sisi lain, dinamika internal militer AS juga memperlihatkan kompleksitas tersendiri. Pergantian sejumlah petinggi militer menyisakan persoalan struktural dan psikologis yang belum sepenuhnya terselesaikan. 

Ketegangan antara kepentingan politik dan pertimbangan militer berpotensi memengaruhi arah kebijakan secara signifikan.

Menghentikan Perang, Lebih Rasional

Perang ini tidak hanya melelahkan secara militer, tapi juga menguras energi global masyarakat dunia. 

Gangguan pasokan energi  dan kebutuhan manusia telah berdampak luas, dari Timur Tengah hingga Eropa dan Asia Tenggara. 

Baca juga: Perang dan Damai - Bagian 12, Perpanjangan Gencatan Senjata, Persiapan Perdamaian

Bahkan kunjungan wisatawan mancanegara yang biasa ramai ke Pulau Rubiah Sabang, Aceh unutuk menyelam melihat indahnya biota laut di sana, kini terasa sepi.

Masyarakat di Negara maju Eropa mulai menahan diri untuk pergi le luar negeri karena masalah keamanan, tidak adanya jaminan keamanan. 

Bahkan ada negara yang melarang masyarakatnya berpergian karena tidak ada jaminan keamanan. 

Harga kebutuhan pokok meningkat, ketidakpastian ekonomi meluas, dan sektor pariwisata global ikut terpukul hingga jauh dari sumber konflik.

Bagi Amerika Serikat sendiri, perang ini membawa konsekuensi serius terhadap keuangan negara. 

Anggaran pertahanan yang terus membengkak menjadi beban bagi masyarakat. Dalam sistem demokrasi, kondisi ini tidak bisa dibiarkan tanpa evaluasi.

Baca juga: Strategi Leher Botol - Choke Point: Thermopylae, Gallipoli, Ukraina, dan Hormuz

Sebagai negara demokrasi, pemerintah AS memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres dan rakyatnya. 

Setiap kebijakan luar negeri, terutama yang melibatkan konflik bersenjata, harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan: apa tujuan strategisnya, apa hasilnya, dan berapa biaya yang harus ditanggung masyarakat.

Di titik ini, pertanyaan mendasar mulai mengemuka: apakah perang ini masih relevan untuk dilanjutkan? Jika dilihat dari perspektif rasional, Iran bukan ancaman eksistensial yang memerlukan konflik berkepanjangan. 

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved