Tenaga Kerja Aceh: Dominasi Sektor Informal, TPT, dan Indikator Tak Sehat Lainnya

Infrastruktur kecil seperti jalan desa, irigasi, pasar tradisional, dan fasilitas publik dapat menjadi sumber pekerjaan jangka pendek. 

Pada tahap ini, UMKM harus dijaga agar tidak runtuh, bukan sekadar didorong tumbuh. Intervensi paling penting adalah memastikan masyarakat tetap memiliki penghasilan, meskipun belum ideal.

Tahap kedua ,2-3 tahun  , adalah formaliasi sektor informal. Karena lebih dari 60 persen tenaga kerja berada di sektor informal, maka pendekatannya bukan represif, tetapi integratif. 

Usaha mikro perlu didaftarkan secara sederhana melalui sistem digital yang mudah diakses. Insentif pajak ringan harus diberikan bagi usaha yang mau masuk sistem. 

Perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan perlu disubsidi untuk pekerja kecil agar mereka masuk dalam sistem perlindungan negara tanpa beban berat. 

Tujuannya bukan menghapus informalitas, tetapi mengubahnya menjadi informal yang terstruktur menuju formal.

Tahap ketiga , 3-5 tahun adalah skenario transformasi struktural ekonomi. Di sini Aceh harus mulai serius membangun industri padat karya dan hilirisasi sektor unggulan. 

Perikanan di TPI seperti TPI Lampulo, TPI Idi Rayeuk, dan TPI Tapaktuan harus naik kelas dari sekadar tempat lelang ikan menjadi pusat industri perikanan terpadu yang memiliki fasilitas pengolahan, penyimpanan dingin, dan akses ekspor.

Baca juga: Posisi Strategis Selat Malaka dalam Integrasi Jalur Energi dan Perdagangan Global

Di sektor perkebunan, kelapa sawit di Nagan Raya, Aceh Timur, dan Aceh Utara harus mulai diarahkan ke industri hilir seperti pengolahan minyak sawit, produk pangan, hingga bahan baku industri turunan.

 Tanpa itu, Aceh akan terus menjadi pemasok bahan mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga global.

Kopi Gayo dari Dataran Tinggi Gayo dan harus didorong tidak hanya sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai industri lokal yang kuat, dengan roasting, branding, dan distribusi yang berbasis di Aceh sendiri. Nilai tambah tidak boleh terus bocor keluar daerah.

Hal yang sama berlaku untuk kilang padi di Pidie dan Aceh Utara. Modernisasi penggilingan, efisiensi rantai distribusi, dan integrasi dengan pasar regional harus menjadi agenda penting jika Aceh ingin keluar dari stagnasi produktivitas sektor pangan.

Ini bukan agenda ambisius yang tidak realistis. Justru ini adalah satu-satunya jalan yang masuk akal bagi daerah dengan keterbatasan fiskal dan ketergantungan tinggi pada sektor primer. 

Aceh tidak membutuhkan revolusi industri besar-besaran dalam satu malam, tetapi membutuhkan disiplin kebijakan yang konsisten selama bertahun-tahun.

Baca juga: 821 Tahun Banda Aceh: Mau ke Mana Kota Kita?

Akhirnya, pertanyaan mendasar yang harus diajukan bukan lagi apakah Aceh tumbuh atau tidak.