Tenaga Kerja Aceh: Dominasi Sektor Informal, TPT, dan Indikator Tak Sehat Lainnya

Namun struktur yang terbentuk masih sangat sederhana: produksi bahan mentah, sedikit pengolahan, dan sebagian besar nilai tambah keluar dari daerah. 

Industri hilir seperti pengolahan minyak sawit atau produk turunan masih terbatas, sehingga Aceh tetap berada pada posisi sebagai pemasok, bukan pengendali rantai nilai.

Hal serupa terjadi pada kopi. Kopi Arabika Gayo dari Dataran Tinggi Gayo telah menjadi komoditas unggulan yang dikenal dunia, sementara kopi Robusta dari Tangse di Pidie memiliki potensi besar di pasar domestik. 

Namun, seperti banyak komoditas lain, nilai tambah terbesar justru tidak dinikmati di tingkat lokal. 

Pengolahan, branding, dan distribusi masih banyak dilakukan di luar Aceh, sehingga ekonomi lokal hanya menangkap sebagian kecil dari nilai akhir produk.

Di sektor pangan dasar, kilang padi di Pidie. Aceh Besar, dan Aceh Utara menunjukkan pola yang sama. Produksi beras berjalan, bahkan menjadi tulang punggung ketahanan pangan lokal, tetapi masih didominasi proses penggilingan tradisional. 

Baca juga: Perang Iran, Pupuk, dan Piring Nasi Kita

Teknologi pengolahan, efisiensi distribusi, dan integrasi pasar modern masih tertinggal. Akibatnya, produktivitas stagnan dan keuntungan petani tidak meningkat secara signifikan.

Jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, Aceh berada dalam posisi yang tidak nyaman. Dengan sekitar 59-61 persen pekerja informal, Aceh berada sedikit di atas rata-rata nasional. 

Ia tidak jatuh ke dalam kategori paling terpuruk seperti beberapa wilayah timur Indonesia, tetapi juga tidak masuk dalam kelompok ekonomi maju yang ditopang industri dan jasa modern.

Di Sumatera sendiri, posisi Aceh berada di tengah atas: lebih baik dari Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Barat dalam beberapa indikator informalitas ekstrem, tetapi masih tertinggal dari Sumatera Utara, Riau, dan jauh dari Kepulauan Riau yang memiliki basis industri dan pekerjaan formal lebih kuat. 

Ini menunjukkan satu hal penting: Aceh bukan daerah tanpa aktivitas ekonomi, tetapi daerah dengan struktur ekonomi yang belum matang.

Aceh butuh disiplin kebijakan yang konsisten

Masalah utama Aceh bukan ketiadaan ekonomi, tetapi ketidakmampuan mengubah ekonomi menjadi pekerjaan yang stabil dan produktif.

Karena itu, melihat kondisi ketenagakerjaan Aceh tidak cukup hanya dari angka TPT 5,88 persen. Hal yang lebih penting adalah turunnya jumlah orang bekerja, tingginya pekerja informal, rendahnya produktivitas tenaga kerja, dan terbatasnya lapangan kerja formal.

Baca juga: Purbaya, “Indonesia Survival Mode”: Diagnosis, Peringatan, dan Reportoar Kehati-hatian

Di titik ini, kebijakan tidak lagi bisa bersifat tambal sulam. Aceh membutuhkan perubahan yang bertahap tetapi terarah, karena transformasi struktur ekonomi tidak pernah terjadi secara spontan.

Tahap pertama 1-2 tahun misalnya ,adalah stabilisasi pasar kerja. Pemerintah harus mencegah pelemahan lebih jauh melalui program padat karya berskala lokal.