Di Balik Kritik Terhadap Mualem, Ada Perjuangan Besar untuk Aceh

Namun hari ini, rakyat Aceh patut bersyukur. 

Upaya yang dilakukan Mualem mulai menunjukkan hasil positif. Dukungan keberlanjutan Dana Otsus tidak semata datang dari tataran eksekutif nasional tapi juga legislatif.

Kementerian Dalam Negeri sebagai “pembina” Pemerintah daerah kerap menyampaikan dukungan tersebut. 

Dalam banyak kesempatan, Tito Karnavian selaku Mendagri sering menyampaikan dukungannya terhadap keberlanjutan Dana Otsus bagi Aceh.

Bak gayung bersambut, Dewan Perwakilan Rakyat RI juga menyatakan hal serupa. 

Baca juga: VIDEO - Wali Kota di California Didakwa Jadi Agen China, Terancam 10 Tahun Penjara

Lembaga tempat lahirnya Undang-undang itu telah menyampaikan dukungannya terhadap keberlanjutan Dana Otsus Aceh, bahkan dikembalikan ke skema awal, yaitu 2 persen dari DAU Nasional.

Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena sangat strategis bagi keberlangsungan pembangunan Aceh dalam jangka panjang.

Tentu perjuangan ini tidak hadir dalam satu malam. 

Ada proses panjang, komunikasi politik yang intens, lobi-lobi kebangsaan, serta upaya meyakinkan Pemerintah pusat bahwa Aceh masih membutuhkan perhatian khusus pasca perdamaian. 

Dalam konteks inilah, publik harus objektif melihat kerja-kerja yang dilakukan Mualem.

Polemik Empat Pulau

Jika kita menilik ke belakang, saat Aceh menghadapi polemik empat pulau yang sempat dinyatakan masuk ke wilayah administrasi Sumatera Utara, Mualem telah menunjukkan keberpihakannya pada Bumoe Indatu. 

Meski terlihat senyap dan tenang, namun gerilya perjuangan Mualem “mengambil” kembali empat pulau tersebut sangat intens, dengan terus menjalin komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, hingga akhirnya keempat pulau tersebut kembali ditegaskan sebagai bagian dari Aceh.  

Persoalan empat pulau tersebut bukan sekadar soal wilayah administratif. 

Di balik itu ada marwah daerah, harga diri masyarakat Aceh, bahkan potensi sumber daya alam yang besar. 

Karena itu, keberhasilan mempertahankan wilayah tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem tidak tinggal diam ketika kepentingan Aceh dipertaruhkan.