Dolar Naik: Neraca Untung-Rugi Masyarakat Kawasan Pedesaan Kita

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

Beberapa hari yang lalu, Presiden Prabowo Subianto berkata bahwa, “di desa tak ada urusan dengan dolar.” 

Kalimat itu terdengar seperti penutup diskusi-seolah desa adalah ruang ekonomi yang terpisah dari dunia, berdiri sendiri, tenang, dan tidak tersentuh arus besar keuangan global. 

Sebuah imajinasi lama tentang Indonesia: kota yang ribut dengan pasar uang, desa yang damai dengan cangkul, sawah, dan lautnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian meredakan tafsir itu: itu hanya untuk “menghibur rakyat”, bukan pernyataan teknis. 

Baca juga: Prabowo dan The Economist: Indonesia dan Siklus Optimisme - Kewaspadaan Versi Media Internasional

Fundamental ekonomi disebut kuat, APBN aman, fiskal terkendali. Kalimat yang rapi, seperti biasa dalam bahasa negara.

Tapi ekonomi tidak pernah hidup di dalam kalimat yang rapi.

Ia hidup di dalam harga yang bergerak tanpa izin.

Dan di titik itu, desa justru menjadi tempat paling jujur untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.

Karena rakyat desa mungkin tidak pernah memegang dolar. Mereka tidak membuka grafik kurs. Tidak peduli pada istilah-istilah besar ekonomi global.

Tetapi mereka setiap hari membayar efeknya-tanpa pernah ikut rapat yang memutuskan.

Baca juga: JKA, Senyar, dan Otsus: Ujian Serius atau Kembali “Lagee Biasa”?

Petani di Aceh Tengah tidak bangun pagi untuk mengecek dolar, tetapi langsung tahu ketika pupuk naik. 

Nelayan di Simeulue tidak membaca laporan ekonomi global, tetapi langsung sadar ketika solar naik.

Pedagang kecil di Pidie tidak ikut forum investasi, tetapi langsung merasakan ketika harga barang di warung berubah tanpa penjelasan yang bisa mereka kontrol.

Globalisasi tidak pernah datang sebagai konsep. Ia datang sebagai tagihan.