Rakyat tidak Pakai Dolar, Tapi Tetap Merasakan Getarnya

Oleh: Sarah Ainun

NILAI tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat. 

Angka di layar bursa mungkin hanya terlihat sebagai statistik ekonomi.

Tetapi bagi rakyat kecil, pelemahan rupiah adalah bunyi alarm yang terdengar sampai ke dapur rumah. 

Harga kebutuhan pokok perlahan naik, biaya produksi membengkak, ongkos transportasi ikut merangkak, sementara pendapatan masyarakat tetap jalan di tempat.

Dalam situasi seperti ini, rakyat dipaksa bertahan dengan cara apa pun, bahkan hingga terjerat utang dan pinjaman online.

Ketika rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar AS, publik mulai cemas terhadap stabilitas ekonomi nasional. 

Kenaikan kurs bukan sekadar persoalan angka perdagangan internasional, melainkan efek berantai yang menghantam kehidupan sehari-hari masyarakat. 

Barang impor menjadi mahal, bahan baku industri meningkat, dan sektor energi ikut terdampak karena ketergantungan pada transaksi berbasis dolar. 

Nelayan, petani, pedagang kecil, hingga buruh harian menjadi kelompok yang paling cepat merasakan sesaknya keadaan.

Baca juga: Gawat! Dolar Amerika Sentuh Rp17.713, Publik Teringat Krisis Moneter 1998

Sebagaimana dilansir dari RRI.co.id, (16/5/2026), di berbagai daerah, dampaknya mulai terlihat nyata. 

Nelayan di Pantura misalnya, mengeluhkan kelangkaan solar subsidi dan mahalnya biaya operasional melaut. 

Sebagian bahkan memilih tidak melaut karena hasil tangkapan tidak mampu menutupi biaya bahan bakar. 

Sebelumnya, demonstrasi nelayan di Pati, Jawa Tengah pun pecah akibat harga BBM yang disebut melonjak berkali-kali lipat, yang berdampak pada 80 persen nelayan di Pati tidak bisa melaut karena harga BBM mahal (detikjateng, 04/05/2026). 

Di sisi lain, jeratan pinjaman online semakin menggila. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pinjaman pinjol masyarakat Indonesia mencapai Rp98,54 triliun dan terus meningkat. 

Ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat tidak lagi memiliki bantalan ekonomi untuk bertahan hidup. 

Ketika kebutuhan pokok tidak lagi mampu dipenuhi dari penghasilan, utang menjadi jalan pintas yang dipilih meski penuh risiko. 

Ironisnya, negara justru terlihat lebih sibuk menjaga angka pertumbuhan ekonomi dibanding menyelamatkan rakyat dari jebakan kemiskinan struktural.

Baca juga: Rupiah Sentuh Rp17.713 per Dolar AS, Akankah Keajaiban Era BJ Habibie Bisa Terulang? Ini Kata Ekonom

Yang lebih menyakitkan, pemerintah masih memandang kondisi ini relatif aman.

Pernyataan bahwa masyarakat desa tidak memakai dolar sehingga pelemahan rupiah dianggap tidak terlalu berdampak menunjukkan adanya jarak antara penguasa dan realitas hidup rakyat. 

Padahal, rakyat memang tidak bertransaksi menggunakan dolar secara langsung.

Tetapi hampir seluruh kebutuhan hidup mereka dipengaruhi oleh sistem ekonomi global berbasis dolar. 

Ketika rupiah melemah, harga pupuk naik, BBM naik, ongkos logistik naik, dan akhirnya harga kebutuhan sehari-hari ikut naik. 

Yang menanggung semua itu tetap rakyat.

Pelemahan rupiah sendiri tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik internasional.

Ketegangan geopolitik seperti konflik Amerika Serikat dan Iran mempengaruhi pasar global dan membuat investor menarik dana ke aset-aset dolar yang dianggap lebih aman. 

Negara-negara berkembang seperti Indonesia akhirnya menjadi korban dari sistem ekonomi global yang rapuh dan bergantung pada kekuatan mata uang asing. 

Ketika dolar menguat, rupiah terseret jatuh.

Namun masalah utama sebenarnya bukan sekadar faktor global, melainkan rapuhnya fondasi ekonomi dalam negeri. 

Sistem ekonomi kapitalisme membuat negara sangat bergantung pada utang luar negeri, investasi asing, dan mekanisme pasar bebas. 

Akibatnya, stabilitas ekonomi nasional mudah diguncang oleh faktor eksternal. 

Baca juga: Kilas Balik 21 Mei 1998: Saat Rupiah Anjlok, Harga Sembako Melonjak, Soeharto Akhirnya Mundur

Lebih buruk lagi, pemerintah sering kali menyelesaikan persoalan ekonomi dengan menambah utang baru. 

Beban utang negara terus meningkat, sementara rakyat dipaksa menanggung dampaknya melalui pajak, kenaikan harga, dan berkurangnya subsidi.

Dalam sistem seperti ini, negara perlahan berubah hanya menjadi regulator pasar, bukan pelindung rakyat. 

Negara hadir untuk menjaga iklim investasi, tetapi abai terhadap penderitaan masyarakat bawah. 

Ketika rakyat kesulitan membeli beras, gas, atau BBM, solusi yang diberikan hanya bantuan sementara, subsidi terbatas, atau imbauan agar masyarakat “memahami situasi global”. 

Rakyat akhirnya dipaksa menghadapi badai ekonomi sendirian.

Islam memandang persoalan ekonomi secara berbeda. 

Dalam sistem ekonomi Islam, stabilitas mata uang menjadi perkara penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. 

Karena itu, Islam menetapkan sistem mata uang berbasis emas dan perak yang memiliki nilai intrinsik dan relatif stabil, bukan uang kertas yang mudah dimainkan oleh kepentingan pasar dan spekulasi global. 

Dalam Kitab Nidzamul Iqtishadi fil Islam, Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa emas dan perak merupakan standar mata uang yang mampu menjaga kestabilan nilai dan mencegah gejolak moneter seperti yang sering terjadi dalam sistem kapitalisme modern.

Selain itu, Islam juga melarang praktik riba yang menjadi akar ketimpangan ekonomi.

Sistem utang berbunga hanya memperkaya lembaga keuangan dan menjerat masyarakat dalam lingkaran kemiskinan. 

Islam mengatur distribusi kekayaan agar tidak berputar di kalangan tertentu saja.

Negara wajib memastikan kebutuhan pokok rakyat terpenuhi serta mencegah monopoli dan permainan harga yang merugikan masyarakat.

Dalam Islam, pemimpin bukan sekadar pengatur administrasi negara, tetapi ra'in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung). 

Kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab langsung penguasa. 

Negara tidak boleh membiarkan rakyat tercekik oleh mahalnya kebutuhan hidup, apalagi menyerahkan nasib mereka kepada mekanisme pasar. 

Ketika rakyat sulit makan, sulit bekerja, dan sulit bertahan hidup, maka itu adalah tanda kegagalan negara menjalankan amanah kepemimpinan.

Hari ini, melemahnya rupiah seharusnya menjadi alarm bahwa ada yang salah dengan sistem ekonomi yang diterapkan. 

Persoalan ini bukan sekadar naik-turunnya kurs mata uang, melainkan gambaran tentang rapuhnya sistem yang membiarkan rakyat kecil menjadi tameng pertama setiap krisis. 

Selama kebijakan ekonomi masih berpijak pada logika kapitalisme dan kepentingan pasar, rakyat akan terus diposisikan sebagai pihak yang harus berkorban demi menjaga stabilitas semu. 

Sementara para elite berbicara tentang pertumbuhan dan optimisme ekonomi, rakyat di bawah sibuk menghitung sisa uang untuk bertahan hidup esok hari.(*)

• Opini Adalah pendapat atau ulasan maupun pandangan masyarakat dengan tanggung jawab berada di tangan penulis
• Penulis Adalah Perawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh