Sabtu, 23 Mei 2026

Kupi Beungoh

Merdeka di Bendera, Gelap di Rumah Rakyat: PLN dan Janji yang Padam  

Indonesia merdeka sejak 1945, tetapi dalam urusan listrik, sebagian rakyat masih hidup di bawah belas kasihan lilin.

Tayang:
Editor: Amirullah
Serambinews.com/HO
M SHABRI ABD MAJID, Profesor Bidang Ekonomi Islam dan Koordinator Prodi S3 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. 

Oleh: M. Shabri Abd. Majid

Indonesia merdeka sejak 1945, tetapi dalam urusan listrik, sebagian rakyat masih hidup di bawah belas kasihan lilin.

Bendera berkibar, lagu kebangsaan menggema, pidato tentang digitalisasi, kota pintar, hilirisasi, dan Indonesia emas memenuhi langit negeri.

Namun begitu listrik padam, semua jargon itu ikut tumbang. Negara yang mengaku menuju masa depan tiba-tiba kembali ke meja makan yang diterangi cahaya ponsel

Aceh dan Sumatra bukan tanah miskin energi. Ada gas di perut bumi, air di sungai, panas bumi di gunung, matahari di langit, dan kekayaan alam bahan pidato. Tetapi begitulah ironi negeri ini: tanah kaya energi tetap gelap karena sistemnya miskin kesiapan. 

Rakyat bisa memaklumi listrik padam ketika banjir bandang melanda Sumatra.

Hampir sebulan listrik mati pun masih bisa ditelan, karena musibahnya nyata: jalan putus, tiang tumbang, jaringan rusak, cuaca ganas. Tetapi kali ini, hujan tidak, angin tidak, petir tidak, banjir tidak. Lalu listrik padam luas. Ini bencana alam, atau bencana tata kelola?

Pada Jumat malam, 22 Mei 2026, gangguan transmisi 275 kV Rumai-Muaro Bungo sekitar pukul 18.44 WIB membuat sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara terlepas dari Sumatera Bagian Tengah. Gelap menjalar dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Riau. PLN menyebut pemulihan butuh enam hingga delapan jam (Serambi Indonesia, 2026).

Bagi sistem, itu angka teknis. Bagi rakyat, enam jam adalah usaha berhenti, kulkas menghangat, tugas mahasiswa gagal terkirim, internet melemah, dan malam yang dipaksa pasrah.

Blackout bukan sekadar “mati lampu”. Ia adalah runtuhnya infrastruktur kritis. Matthewman dan Byrd (2014) menegaskan bahwa listrik menopang air, makanan, transportasi, komunikasi, dan hampir seluruh denyut hidup modern. Ketika listrik padam, yang mati bukan hanya cahaya. Yang roboh adalah rasa percaya.

Yang menyala justru luka sistem di balik “pemulihan bertahap”.

Baca juga: 5 Fakta Blackout Sumatera, PLN Ungkap Penyebab Mati Listrik Massal hingga Aceh Ikut Terdampak

Maaf yang Ikut Padam

Setiap kali listrik padam, mantra yang keluar nyaris sama: gangguan sistem, pemulihan bertahap, petugas bekerja, mohon maaf atas ketidaknyamanan. Kalimat itu sopan, tetapi terlalu sering diulang sampai kehilangan martabat. Lampu tidak menyala karena maaf.

Kulkas tidak dingin karena maaf. Stok dagangan tidak selamat karena maaf. Transaksi gagal tidak pulih karena maaf. Maaf tanpa perbaikan hanyalah lilin retoris di tengah gelapnya tanggung jawab.

Maaf sekali mungkin tanda sadar salah. Maaf berkali-kali tanpa perubahan adalah topeng kelembagaan. Dalam bahasa rakyat, pola seperti ini terasa seperti kemunafikan pelayanan: berjanji memperbaiki, tetapi terus mengulang kesalahan yang sama. Rakyat bukan membenci PLN. Rakyat letih dipaksa percaya pada janji yang padam lebih cepat daripada listriknya.

Alasan teknis selalu tersedia: transmisi terganggu, beban naik, pembangkit bermasalah, jaringan lemah, cadangan terbatas. Semua mungkin benar. Justru karena benar, pertanyaannya menyambar: mengapa penyakit lama terus diperlakukan seperti kejadian baru? Yamashita et al. (2008) menunjukkan bahwa blackout besar lahir dari kegagalan berantai: gangguan transmisi, kelebihan beban, kegagalan proteksi, masalah tegangan, pemisahan sistem, lalu kolaps. Blackout bukan nasib buruk teknis. Ia tanda sistem keropos menanggung zaman.

Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved