Kamis, 11 Juni 2026

KUPI BEUNGOH

MBG dan Piring Keadilan yang Retak

Pertanyaannya: apakah MBG ini benar-benar program gizi, atau proyek fiskal raksasa berbaju moral?

Tayang:
Serambinews.com
ILUSTRASI - Foto ilustrasi tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Cohen et al. (2021) menunjukkan makan gratis di sekolah hanya bermanfaat jika ditopang standar gizi, keamanan pangan, dan desain pelaksanaan yang kuat. Tanpa itu, ia hanya distribusi kalori yang mahal.

Keadilan Bukan Bagi Rata

Di sinilah cacat filosofis MBG terbuka. Sejak TK, anak-anak diajari menghafal Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun MBG justru memberi pelajaran terbalik: anak yang sudah sarapan telur, susu, roti, dan buah diberi subsidi yang sama dengan anak yang berangkat sekolah hanya membawa air putih dan perut kosong.

Pancasila tidak berdiri di ruang hampa. Ruh pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena itu, keadilan sosial dalam Pancasila tidak boleh diterjemahkan sebagai “bagi rata” yang menyeragamkan semuanya: sama porsi, sama menu, sama selera, sama perlakuan, seolah semua anak lahir dari dapur yang sama.

Secara filosofis, logika sama rata semacam ini lebih dekat dengan bayangan ajaran komunis tentang keseragaman, bukan keadilan Pancasila yang berketuhanan, beradab, proporsional, dan berpihak kepada yang paling rapuh.

Dalam perspektif Islam, keadilan bukan memberi sama kepada semua orang, melainkan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak.

Zakat tidak dibagikan kepada orang kaya agar tampak merata; zakat diberikan kepada mustahiq, terutama fakir dan miskin.

Maka jika anggaran negara hendak memperbaiki gizi, ia harus mengalir paling deras kepada anak miskin, balita rentan, ibu hamil kurang gizi, dan keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Itulah keadilan yang sesuai dengan ruh Pancasila: bukan sama rata, tetapi tepat sasaran; bukan seragam, tetapi maslahat.

Lebih jauh, MBG berisiko menyeret kampus, yayasan, organisasi sosial, dan institusi lokal ke dalam ekosistem pelaksana.

Atas nama kolaborasi, ruang kritik bisa berubah menjadi ruang kompromi. Kritik tidak selalu dibungkam; kadang cukup dilemahkan dengan undangan menjadi mitra dan diberi tempat di meja anggaran.

Currie (2003) memberi pelajaran penting: bantuan pangan tidak harus satu bentuk. Ada food stamps, WIC, school lunch, dan school breakfast karena sasaran dan kebutuhannya berbeda.

Negara serius tidak hanya bertanya “mau memberi makan apa?”, tetapi “siapa yang paling membutuhkan dan instrumen apa yang paling tepat?”

Dapur Berasap, Rakyat Tak Kenyang

Pemerintah kerap menyebut MBG akan menggerakkan ekonomi rakyat, menghidupkan desa, dan membuka pasar bagi produk lokal.

Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved