MBG dan Piring Keadilan yang Retak

Pancasila tidak meminta piring dibagi buta; ia meminta keberpihakan yang beradab.

Karena itu, MBG harus diprogram ulang: sasaran dipersempit kepada anak miskin, balita kurang gizi, ibu hamil rentan, sekolah tertinggal, dan daerah stunting tinggi.

Mutu bantuan dinaikkan, pilihan menu dibuka, dan bantuan tidak dipenjara dalam dapur massal. Uang tunai bersyarat atau voucher pangan bergizi dapat menjadi pilihan, selama dipantau ketat.

Jika dapur tetap dipakai, ia cukup menjadi pelengkap: higienis, berbasis pangan lokal, memberi pilihan menu, dan diaudit ketat.

MBG juga tidak boleh menguras fungsi pendidikan. Anggaran pendidikan harus kembali ke jantungnya: guru, sekolah, beasiswa, laboratorium, riset, dan kualitas belajar, bukan menjadi payung fiskal bagi piring makan raksasa.

Kampus dan lembaga sosial tidak perlu diseret menjadi operator program politik. Kembalikan keduanya ke habitat moralnya: meneliti, mengawasi, mengedukasi, dan berkata benar. Yang dibutuhkan adalah evaluator independen, bukan mitra yang kehilangan jarak kritik.

Ukuran keberhasilan pun harus diganti: bukan jumlah porsi, dapur, atau foto seremoni, tetapi stunting turun, makanan habis dimakan, keluarga miskin tertolong, dan ekonomi lokal bergerak di tangan rakyat kecil.

Sebab keadilan sosial bukan piring yang dibagi sama; ia adalah keberanian menaruh porsi lebih besar di depan mereka yang paling lapar.(*)

PENULIS adalah Guru Besar dan Koordinator Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh. Email: mshabri@usk.ac.id

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel dalam rubrik ini tidak mencerminkan pandangan Redaksi dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Tonton video-video seputar MBG di Kanal Youtube Serambinews.com atau Klik di SINI