MBG dan Piring Keadilan yang Retak

Indah di teori, tetapi rapuh jika tata kelolanya lemah. Yang hidup bisa saja bukan ekonomi orang miskin, melainkan vendor, yayasan perantara, jaringan logistik, dan elit pengelola yang paling dekat dengan akses anggaran.

Kantor (2001) mengingatkan bahwa keamanan pangan masyarakat bukan sekadar membagikan makanan, melainkan membangun sistem pangan lokal: akses pangan berkualitas, harga terjangkau, pasar petani, koperasi, dan hubungan sehat antara produsen-konsumen.

Jika MBG hanya membuat dapur besar berasap tanpa memperkuat petani kecil, warung lokal, koperasi, dan daya beli keluarga miskin, ia gagal menjadi kebijakan pangan rakyat.

Yang perlu diperkuat adalah dapur keluarga miskin. Orang tua, terutama ibu, sering lebih tahu selera, pantangan, dan makanan yang membuat anak lahap.

Makanan yang tidak sesuai selera, kurang segar, atau terlalu berulang berisiko tidak habis dimakan. Makanan bergizi yang tidak dimakan bukan kebijakan gizi; ia hanya mubazir yang dibiayai APBN.

Anggaran MBG terdengar Rp15.000 per porsi, tetapi tidak semuanya masuk ke piring anak.

Sekitar Rp3.000 untuk operasional dan Rp2.000 untuk fasilitas pendukung, sehingga bahan baku tinggal Rp8.000 untuk PAUD, TK, dan SD kelas 1–3, serta Rp10.000 untuk SD kelas 4–6, SMP, SMA/SMK, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Dengan harga telur, ikan, ayam, sayur, buah, dan susu yang terus bergerak, gizi macam apa yang bisa dijanjikan dari bahan baku sesempit itu?

Jika ingin benar-benar bergizi, sasaran MBG harus dipersempit kepada anak miskin dan rentan, lalu anggaran per penerima dinaikkan.

Anak-anak juga perlu diberi pilihan menu agar makanan tidak berakhir di tempat sampah.

Black et al. (2012) menunjukkan bahwa subsidi pangan dapat meningkatkan asupan zat gizi yang ditargetkan, terutama pada keluarga kurang mampu, ibu hamil, ibu pascamelahirkan, dan anak-anak.

Pesannya jelas: jangan hanya membangun dapur; bangun daya beli, akses pangan sehat, edukasi gizi, dan pemantauan kesehatan.

MBG yang Pancasilais

Jika piring keadilan MBG sudah retak, ia tidak cukup ditambal dengan slogan.

Ia harus disusun ulang dari pertanyaan paling dasar: siapa yang benar-benar lapar dan paling berhak dibantu negara?

MBG yang Pancasilais bukan lahir dari dapur besar dan anggaran jumbo, tetapi dari keberanian membaca ketimpangan.