Maluku, Aceh Daerah Kaya Krisis Ruang Fiskal

Ketika transfer menurun atau tertunda, dampaknya langsung terasa pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan. Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk dicermati ketika Aceh mulai memasuki fase pengembangan Blok South Andaman. 

Temuan gas raksasa di kawasan tersebut digadang-gadang sebagai salah satu penemuan migas terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pihak menyambut optimisme tersebut sebagai harapan baru bagi kebangkitan ekonomi Aceh pasca-Arun. Namun, sejarah mengajarkan bahwa keberadaan sumber daya alam tidak secara otomatis menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Aceh.

Yang menentukan bukan hanya berapa banyak gas yang ditemukan, tetapi di mana nilai tambahnya diciptakan. Apabila seluruh rantai ekonomi migas berpusat di luar Aceh, maka yang tersisa di daerah hanyalah aktivitas eksplorasi dan dampaknya terhadap lingkungan. 

Sebaliknya, apabila fasilitas pengolahan, industri turunan, pusat logistik, pelatihan tenaga kerja, serta rantai pasok pendukung dibangun di Aceh, maka manfaat ekonominya akan berlipat ganda. Karena itu, perjuangan Pemerintah Aceh agar pengembangan South Andaman memberikan nilai tambah bagi daerah bukanlah tuntutan yang berlebihan dan sangat perlu didukung bersama oleh rakyat Aceh. 

Yang diperjuangkan bukan kepemilikan cadangan gas, melainkan hak masyarakat Aceh untuk memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari sumber daya yang berada di wilayahnya.

Persoalan fiskal: implikasi langsung terhadap sektor Kesehatan

Di banyak daerah, rumah sakit pemerintah kini menghadapi tekanan keuangan yang semakin berat. Keterlambatan pembayaran klaim, meningkatnya biaya operasional, kenaikan harga alat kesehatan, serta keterbatasan anggaran daerah menciptakan tekanan yang tidak ringan.

Seperti kondisi keuangan RSUD dr. Zainoel Abidin, yang beberapa kali menjadi perhatian publik, menunjukkan bahwa keberlanjutan layanan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari kesehatan fiskal pemerintah daerah. Rumah sakit bukan sekadar institusi pelayanan. Rumah sakit adalah infrastruktur kemanusiaan. 

Ketika keuangan rumah sakit terganggu, yang terdampak bukan hanya laporan keuangan, tetapi juga pasien, tenaga kesehatan, ketersediaan obat, dan mutu pelayanan. Karena itu, pembahasan tentang PPPK, transfer daerah, DBH, dan Blok Andaman sesungguhnya bukan isu yang berdiri sendiri. Semua saling terkait dalam satu rantai besar bernama keadilan fiskal.

Pertanyaan yang harus dijawab Indonesia ke depan bukan hanya bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa daerah penghasil memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publiknya sendiri.

Jika tidak, kita akan terus menyaksikan paradoks yang menyakitkan: daerah yang kaya sumber daya tetapi miskin ruang anggaran; daerah yang menghasilkan energi nasional tetapi kesulitan membayar tenaga kesehatan; daerah yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetapi tidak mampu membangun masa depannya sendiri.

Desentralisasi tidak boleh berhenti pada pemindahan beban. Desentralisasi harus diikuti dengan distribusi manfaat yang lebih adil. Sebab pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari besarnya APBN, melainkan dari kemampuan setiap daerah untuk tumbuh, melayani, dan menyejahterakan rakyatnya secara berkelanjutan. (email:rajuddin@usk.ac.id)

Penulis adalah Guru Besar Universitas Syiah Kuala; Ketua IKA UNDIP Aceh; Sekretaris ICMI Orwil Aceh.