Keamanan vs Perdamaian: Marco Rubio, Netanyahu, Ayalon, dan Masa Depan Palestina

Oleh Ahmad Humam Hamid*)

KETIKA berbicara tentang masa depan Palestina, tak ada topik yang lebih memecah belah dan penuh paradoks daripada perdebatan antara keamanan dan perdamaian. 

Di satu sisi, ada Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS yang kini menjadi corong kebijakan luar negeri Donald Trump, serta Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel yang telah lama mengendalikan arah politik Israel. 

Mereka sepakat pada satu hal: Keamanan Israel adalah segalanya, bahkan jika itu berarti mengabaikan Palestina dan menangguhkan harapan akan sebuah perdamaian yang abadi.

Bagi Rubio dan Netanyahu, solusi dua negara yang mewujudkan Palestina merdeka bukanlah jawaban. 

Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai ancaman yang jelas dan nyata. 

Mereka menggambarkan Palestina sebagai sebuah negara yang lahir dari kekosongan yang akan segera dikuasai oleh kelompok-kelompok radikal seperti Hamas, yang menurut mereka, hanya akan menambah ketegangan dan memicu lebih banyak kekerasan. 

Bagi mereka, solusi yang mungkin adalah yang paling defensif, yang bertumpu pada kekuatan militer dan kendali penuh atas wilayah yang disengketakan.

Namun, ada satu suara yang muncul di tengah kebisingan politik ini--suara yang menentang pendekatan militeristik yang telah lama dianut oleh Netanyahu dan sekutunya di Washington. 

Ami Ayalon, mantan kepala intelijen dalam negeri Israel, Shin Bet, mengingatkan bahwa perdamaian adalah kunci untuk menciptakan keamanan yang berkelanjutan.

Ayalon yang berpengalaman dalam intelijen, menegaskan bahwa tanpa pengakuan negara Palestina, Israel akan terperangkap dalam perang tanpa akhir yang hanya menguntungkan pihak-pihak ekstremis. 

Menurut Ayalon, perdamaian dengan Palestina bukan sekadar pilihan moral, melainkan langkah strategis yang tak terelakkan jika Israel ingin memastikan keamanan di masa depan.

Palestina tidak lagi bisa dipinggirkan 

Namun, perdebatan ini tidak hanya terjadi di ruang rapat politik Israel atau Gedung Putih.

Dunia internasional mulai bergerak, meskipun dengan kecepatan yang lambat dan penuh pertimbangan. 

Prancis, Kanada, Malta, Finlandia, dan sekarang Inggris telah memutuskan untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

Pengakuan ini adalah langkah simbolis, meski tidak serta merta mengubah keadaan di lapangan.

Tetapi pesan yang disampaikan sangat jelas; Palestina tidak lagi bisa dipinggirkan. 

Mereka mulai diterima sebagai entitas yang sah di panggung global.

Tentu saja, langkah ini mengundang reaksi keras dari pihak yang lebih konservatif. 

Marco Rubio, yang kini memegang kendali kebijakan luar negeri AS, menyebut pengakuan Palestina sebagai “tidak relevan” dan “berbahaya”. 

Menurutnya, langkah tersebut hanya memperburuk keadaan dan memberikan “hadiah” kepada Hamas yang tidak seharusnya diterima. 

Bagi Rubio dan para sekutu Trump, mencapai perdamaian melalui pengakuan negara Palestina adalah jalan pintas menuju kehancuran. 

Mereka percaya bahwa yang paling penting adalah mempertahankan dominasi Israel, meskipun hal itu berarti memperpanjang konflik yang tak berujung.

Namun, di luar dari pertarungan politik ini, dunia internasional semakin mendesak Israel untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya. 

Inggris, meskipun lebih berhati-hati, telah menyatakan bahwa jika Israel gagal memenuhi persyaratan tertentu dalam proses perdamaian, maka mereka akan mengakui Palestina sebagai negara penuh.

Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun ada ketidakpastian, dunia tidak bisa terus menunda solusi dua negara yang adil.

Dari sisi yang lebih moderat, Ami Ayalon tidak hanya mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh seperti dua mantan perdana menteri yang sangat berpengaruh, Ehud Barak dan Shimon Peres.

Cukup banyak politisi Israel lainnya yang telah menyadari bahwa perdamaian dengan Palestina adalah kunci untuk keamanan jangka panjang Israel. 

Tzipi Livni, mantan Menteri Luar Negeri Israel, juga mendukung pendekatan diplomatik dan menghargai pentingnya dialog untuk mencapai kesepakatan dengan Palestina. 

Yossi Beilin, mantan Menteri Kehakiman, yang lebih berfokus pada negosiasi damai, menganggap pemukiman di Tepi Barat yang terus berkembang hanya akan memperburuk keadaan dan memperpanjang siklus kekerasan.

Baca juga: Trump Larang Warga Palestina Masuki AS, Termasuk untuk Keperluan Medis dan Studi

Perubahan opini internasional

Secara global, pengakuan negara Palestina oleh negara-negara seperti Prancis, Finlandia, Kanada, Malta, dan Inggris mencerminkan arus perubahan dalam opini internasional.

Meskipun langkah ini tidak langsung mengubah peta politik di lapangan, pengakuan ini memberikan perhatian baru pada hak-hak Palestina. 

Negara-negara besar ini memberi sinyal kuat bahwa Palestina tidak dapat lagi dikesampingkan, dan hak mereka untuk memiliki negara yang merdeka harus dipertimbangkan dalam setiap pembicaraan perdamaian.

Namun, ada satu hal yang sangat jelas.

Palestina adalah sebuah bangsa yang terperangkap di antara kekuatan yang lebih besar, dengan hak yang harus dihormati. 

Masyarakat Palestina, yang telah hidup dalam pengungsian dan ketidakpastian selama puluhan tahun, memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan mengakhiri penderitaan mereka. 

Pengakuan negara Palestina bukan hanya langkah simbolis, tetapi tindakan moral yang tak bisa ditunda lebih lama. 

Dunia tidak bisa terus bersembunyi di balik kebijakan status quo yang tidak menguntungkan siapa pun.

Jika Israel ingin memastikan keamanan yang berkelanjutan, perdamaian yang adil adalah jawabannya. 

Bukannya mengabaikan aspirasi Palestina, dunia dan Israel harus menerima kenyataan bahwa negara Palestina yang merdeka bukanlah ancaman bagi Israel, tetapi solusi yang lebih baik dan lebih stabil untuk semua pihak yang terlibat. 

Sudah waktunya bagi Israel dan AS untuk berhenti memandang masa depan Palestina dengan kacamata militeristik dan mulai berpikir lebih panjang.

Sebuah perdamaian yang adil adalah keamanan yang sejati.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

Artikel dalam rubrik Pojok Humam Hamid ini menjadi tanggung jawab penulis.