Rabu, 3 Juni 2026

KUPI BEUNGOH

PPP Ditinggal Umat Jika Khianati Ideologi Politik Islam

seluruh kader PPP, khususnya para pemimpin dan elite partai, wajib mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kerja-kerja politik mereka

Tayang:
Editor: Muhammad Hadi
KOLASE SERAMBINEWS.COM
Ghazali Abbas Adan, Abang Jakarta 1979, Politisi PPP, Mantan Anggota Parlemen RI 

Teramat sering ayat-ayat ini saya utarakan dalam group-group WA keluarga besar PPP, dengan harapan agar butir-butir khidmat dan prinsip perjuangan partai tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar diaktualisasikan dalam kerja-kerja politik. 

Sebab, ideologi politik Islam rahmatan lil 'alamin yang menjadi fondasi PPP menuntut implementasi nyata, bukan sekadar retorika. 

Tanggung jawab utama untuk mewujudkan hal ini tentu berada di tangan para pemimpin, petinggi, dan elite partai. 

Rasulullah Muhammad SAW pun menegaskan, “Aku adalah orang pertama yang melaksanakan apa yang aku perintahkan kepadamu.”

Namun, meski peringatan telah disampaikan berulang kali dan berlandaskan dalil-dalil naqli, para pemimpin PPP tetap bersikap keras kepala. 

Mereka menjalankan politik berdasarkan hawa nafsu, bukan ideologi.

Baca juga: Barakallah Muktamar X PPP - Muhasabah: Kembali ke Khittah Sesuai Ideologi Politik Islam

Fenomena ini telah berlangsung lama, dan saya menyebutnya sebagai era politik tanpa ruh ideologi--pengkhianatan terhadap prinsip Islam yang menjadi dasar PPP

Akibatnya, bukan hanya berdosa dan dibenci Allah, tetapi PPP juga kian terpuruk, kehilangan kepercayaan umat, dan tenggelam dari panggung politik nasional.

Salah satu prinsip perjuangan PPP menyatakan bahwa politik adalah bagian dari ibadah. 

Artinya, setiap aktivitas politik harus menjadi bentuk ketaatan kepada Allah, dijalankan dengan ilmu, konsistensi, dan kesetiaan terhadap syariat. 

Lawan dari ibadah adalah maksiat--dan politik yang dijalankan tanpa landasan syariat adalah bentuk maksiat yang nyata.

Pengkhianatan terhadap ideologi PPP semakin tampak dalam kontestasi kepemimpinan partai. 

Di arena muktamar, praktik politik haram seperti sogok-menyogok dan suap-menyuap (rasywah) dilakukan demi meraih jabatan top leader. 

Jabatan itu dianggap sebagai tiket menuju kursi menteri, dan uang yang dikeluarkan untuk rasywah diupayakan kembali dengan berbagai cara, bahkan berlipat ganda. 

Ini adalah manifestasi dari “hubbud dunya wa karahiyyatul maut”--cinta dunia dan mengabaikan akhirat.

Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved