PPP Ditinggal Umat Jika Khianati Ideologi Politik Islam

Prinsip amar ma’ruf nahi munkar yang seharusnya menjadi roh perjuangan PPP pun diabaikan. 

Dalam kerja politik, seharusnya ada keberanian untuk menyuarakan kebenaran dan mencegah kemungkaran, apapun risikonya. 

Namun, dalam era pengkhianatan ideologi, suara PPP justru sunyi. 

Para pemimpin partai membisu di tengah maraknya kemungkaran di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan HAM. 

Tak heran jika para pengamat menyimpulkan bahwa elite PPP hanya memikirkan diri sendiri, tidak amanah, dan menghalalkan segala cara demi kekuasaan.

PPP kini keluar dari Senayan, kehilangan marwah, wibawa, dan penghargaan publik. 

Bukan karena umat meninggalkan PPP, tetapi karena PPP telah meninggalkan umat. 

Ironis dan tragis, mengingat partai ini adalah warisan ulama, berlambang Ka'bah Musyarrafah, di negeri yang mayoritas penduduknya muslim.

Ketidakadilan hukum di negeri ini begitu nyata--penegakan hukum yang tebang pilih, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. 

Padahal prinsip PPP menegaskan pentingnya menegakkan keadilan, sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nahl ayat 90 dan QS Al-Maidah ayat 8. 

PPP juga memikul amanah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana perintah Allah dalam QS Hud ayat 61.

Ketimpangan sosial dan ekonomi semakin mencolok. 

Lihat saja nasib rakyat Pulau Rempang di Kepulauan Riau, atau kasus pagar laut di Banten yang tak kunjung selesai.

PPP seharusnya hadir membela, bukan diam membisu.

Dalam butir khidmat PPP juga tercantum penegakan HAM dalam perspektif Islam.