SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

II.  Saatnya Aceh Punya Listrik Merdeka

Aceh bukan daerah minus energi. PLTU Nagan Raya dan Arun sudah cukup memberi surplus.

Maka timbul pertanyaan: untuk apa listrik Aceh harus terus dibagi keluar daerah sementara rakyat sendiri merana?

Undang-undang jelas: pasokan ke luar boleh dilakukan hanya jika kebutuhan dasar daerah sudah aman.

Fakta di lapangan, rakyat Aceh sendiri yang menjadi korban kekurangan. Ini bentuk ketidakadilan nyata.

III.  Tuntutan Rakyat Aceh

1.  Tidak cukup dengan kata maaf. Rakyat menuntut ganti rugi cepat, mudah, dan tidak berbelit. Buka posko laporan di kecamatan hingga ke desa-desa. Kenapa ketika rakyat terlambat bayar ada yang datang bongkar meteran, tapi ketika PLN lalai rakyat dibiarkan begitu saja?

2.  Copot General Manager PLN UID Aceh dan lakukan sidak PLTU Nagan Raya. Bila tak mampu, mundur terhormat.

3.  Akhiri praktik mempermainkan Aceh dengan janji kosong. Kesabaran rakyat ada batasnya.

Penutup

Pemadaman berhari-hari tanpa kepastian bukan sekadar gangguan teknis, tetapi kegagalan manajemen.

Warga Aceh bukan masyarakat primitif dan Aceh bukan laboratorium percobaan PLN.

Kalau PLN tidak mampu menerangi Aceh, biarkan Aceh mencari jalannya sendiri.

Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas perhatian yang telah Bapak berikan kepada persoalan BUMN.

Besar harapan kami, surat terbuka ini ditanggapi dengan langkah nyata, bukan sekadar catatan di meja birokrasi.

Hormat kami,
Warga asal Meulaboh–Nagan

ttd.

Mustafa Husen Woyla
Pengamat Bumoe Singet

(*)

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca artikel KUPI BEUNGOH lainnya di SINI