YARA Cium Kejanggalan dalam Proses Pembebasan Lahan Bendungan Keureuto, Segera Surati KPK
Safaruddin mengatakan, total uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh untuk pembayaran ganti rugi lahan seluas 80 hektare itu mencapai Rp 8,8 miliar
Penulis: Zainal Arifin M Nur | Editor: Zaenal
lihat foto
Dia jelaskan bahwa lahan yang dibebaskan itu punya PT Setya Agung yang HGU-nya seminggu lagi akan berakhir. Tapi diklaim itu milik perseorangan.
“Uang pembebasan itu sudah dibayarkan ke PT Setya Agung, kemudian dari PT Setya Agung sudah berikan ke penggarap. Saat itu, buku rekeningnya dikumpulin oleh orang Pemkab Aceh Utara dan kemudian diblokir dana ganti rugi itu,” katanya.
Baca: Garuda Indonesia jadi Maskapai Paling Tepat Waktu Se-Asia Tenggara
Untuk menengahi masalah itu, kemudian Kejati Aceh di bawah pimpinan Raja Nafrizal MH membentuk tim investigasi yang diturunkan di Aceh Utara.
Tim investigasi menemukan masalah dan masalah itu diserahkan ke APIP provinsi dengan tujuan pembebasan lahan itu bisa diselesaikan dan pengerjaan bisa segera dilaksanakan.
“Dari APIP provinsi lalu (persoalan itu) turun ke APIP Kabupaten Aceh Utara. APIP Aceh utara yang tidak meninjaklajutinya lagi sampai sekarang (permasalahan pembayaran ganti rugi lahan). Jadi, bukan jaksa memblokir uang ganti rugi. Padahal, kalau kita lihat aliran dana sudah masuk ke rekening penggarap,” sebut Irdam.
Karena masalah itulah, sekitar 80 ha lagi dari 1.200 ha lahan yang diplot untuk pembangunan bendungan Keureutoe yang nilai kontraknya mencapai Rp 1,7 triliun belum bebas.
Padahal, proyek itu masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN). Apabila progres proyek itu tidak mengalami peningkatan, bisa jadi dicoret dari daftar PSN.
Kendati demikian, pembangunan bendungan tersebut tetap dilanjutkan dan progresnya sudah mencapai 53 persen.
Pada Februari 2018 lalu, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf telah meninjau proyek itu dan meminta pengerjaannya dipacu karena proyek itu ditargetkan selesai pada tahun 2019.
Kajati Aceh, Irdam berharap, proyek senilai Rp 1,7 triliun tersebut bisa segera selesai karena bendungan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Selama ini, wilayah tersebut sering terendam banjir, dan bendungan itu menjadi pengendali banjir dan juga dapat mengairi ribuan ha sawah.
“Ini pembangunan besar, ngapain masalah kecil-kecil diurusi. Masa gara-gara uang segitu macet proyek itu. Kalau saya fokusnya yang gedenya karena manfaat besar bagi masyarakat. Jangan sampai proyek ini didrop,” kata Irdam.
