Soal Mobdis Pejabat Pijay, Ghazali Abbas: Utamakan Kesejahteraan Rakyat daripada Fasilitas Mewah

Laporan Fikar W Eda I Jakarta

SERAMBINEWS COM, JAKARTA - Mantan senator Aceh Ghazali Abbas Adan melontarkan kritikan terkait usulan Pemkab Pidie Jaya yang menganggarkan dana untuk pembelian mobil dinas (mobdis) mewah, sementara kabupaten tersebut salah satu kabupaten termiskin di Aceh.

Kritik Ghazali Abbas Adan itu disampaikan, Senin (14/10/2019) di Jakarta.

"Saya harus katakan bahwa Ayub Abbas Al-Hajj Bupati Pidie Jaya benar-benar hidup aji mumpung, raja tega, tidak memiliki hati nurani, hidup dengan fasilitas mewah, sementara rakyatnya hidup dalam keadaan miskin papa," kata Ghazali Abbas Adan.

Badan Pusat Statiktik (BPS) Aceh dalam publikasinya menyebutkan beberapa kabupaten termiskin, salah satunya Kabupaten Pidie Jaya.

• Mobil Dinas Mewah Pemborosan Anggaran

• Terkait Pengadaan Mobil Dinas Pejabat Pidie Jaya, Kepala BPKK Nyatakan tak Ada yang Berlebihan

• Pemkab Pijay Usul Alphard dan Pajero untuk Mobil Dinas Pejabat, Irwan Djohan: Di Mana Hati Nurani?

• Ketua FP3T Nilai Wajar Bupati dan Wakil Bupati Pijay Miliki Kendaraan Dinas Alphard dan Vellfire

Ghazali Abbas menyatakan dirinya ragu, Bupati Ayub Abbas pernah meneriakkan ia berjuang untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

"Buktinya setelah perjuangan, dia mempertontonkan bahwa dia lebih memilih memprogramkan membeli kendaraan mewah di tengah rakyat yang miskin," gugat Ghazali Abbas Adan.

Ia mengharapkan, Bupati Ayub Abbas segera menyadari kekeliruannya.

"Saya dan juga masyarakat tentu mengharapkan Bupati menyadari hal ini, dan lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dari pada fasilitas mewah," tutup Ghazali Abbas Adan.

Sementara itu Ketua Forum Komunikasi Peduli Pembangunan Trienggadeng (FP3T) Pidie Jaya Heri Safrijal SP menilai usulan pembelian mobil dinas Alphard dan Vellfire untuk bupati dan wakil bupati Pijay suatu hal yang wajar.

"Saya rasa hal wajar kalau bupati wakil bupati punya mobil dinas baru karena memang diperlukan untuk kepentingan tugasnya agar mudah dalam mobilisasi ke daerah-daerah kunjungannya," kata Heri yang juga mantan aktivis mahasiswa kepada Serambinews.com, Selasa (15/10/2019).

Pernyataan tersebut mencuat di tengah banjir kritikan terhadap Pemerintah Pidie Jaya (Pijay) yang melakukan pengadaan mobil dinas baru untuk bupati, wakil bupati, dan pimpinan DPRK.

Sejumlah kalangan menilai tindak Pemkab Pijay mengusulkan pembelian mobil dinas mewah tersebut sebuah tindakan pemborosan, dan menghambur-hamburkan uang rakyat, di tengah kondisi masyarakat Pijay yang kesulitan ekonomi.

Menurut Heri pembelian mobil dinas untuk bupati dan wakil bupati Pidie Jaya sudah saatnya dilakukan.

Sebab, bupati dan wakil bupati Pidie Jaya setelah dua periode menjabat sebagai kepala daerah masih menggunakan mobil dinas Fortuner untuk bupati dan Toyota Harrier untuk wabup.