Sorot Anggaran Kadin Aceh Rp 2 Miliar Lebih, MaTA: Kalau Dibangun Rumah Duafa Dapat 32 Unit

Sorot Anggaran Kadin Aceh Rp 2 Miliar Lebih, MaTA: Kalau Dibangun Rumah Duafa Dapat 32 Unit

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai pengalokasian usulan anggaran untuk kebutuhan Kantor Kadin Aceh sebesar Rp 2 miliar lebih yang notabenenya bukan lembaga pemerintah akan menjadi masalah baru di Pemerintah Aceh.

Koordinator MaTA, Alfian kepada Serambinews.com, Rabu (13/11/2019) mengatakan pengalokasian anggaran yang besar untuk Kadin sangat irasional di tengah upaya Pemerintah Aceh menekan angka ketertinggalan.

"Kondisi ini menunjukkan ketidakpekaan Pemerintah Aceh dalam pengalokasian anggaran. Kalau di bangun rumah duafa dapat 32 unit dengan anggaran Rp 85 juta/unit," kata Alfian.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pemerintah Aceh 2019, dana itu dialokasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dalam APBA Perubahan tahun 2019.

• Revisi UUPA Masuk Prioritas Prolegnas DPD RI, Ini Jumlah Poin yang Harus Direvisi

• Akses Menuju Kecamatan Celala via Pegasing Ditutup Sementara

• Anggota DPRA, Falevi Kirani Nilai Anggaran untuk Kadin Aceh Cacat Moral

Beberapa item pengadaan untuk kebutuhan Kantor Kadin Aceh yang dibiayai APBA antara lain pengadaan layar proyektor (3 unit) Rp 6 juta, pengadaan TV Rp 20 juta, pengadaan laptop Rp 175 juta, pengadaan kamera Rp 70 juta.

Selanjutnya, pengadaan kulkas Rp 20 juta, pengadaan kenderaan operasional Rp 914 juta, pengadaan minibus Rp 471 juta, pengadaan alat tulis kantor Rp 100 juta dan lain-lain.

Padahal, sambung Alfian, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam beberapa sambutan pasca pelantikan pengurus Kadin Aceh periode 2019-2024 menekankan organisasi ini dapat mendukung kerja-kerja Pemerintah Aceh.

• Hadapi Persewar Malam Ini, Manager Persiraja Puji Perfoma Permainan Tim, Berharap tidak Takabur

"Titik tekan kepada Kadin terpilih yang pernah disampaikan Plt Gubernur  yaitu untuk mengembangkan dunia usaha, memperbaiki angka indikator makro ekonomi, menekan angka kemiskinan kemiskinan, inflasi, dan lain-lain," ujar Alfian.

Tapi, sambung Alfian, apabila keberadaan Kadin Aceh harus membebankan anggaran daerah, tentu akan menjadi masalah baru dalam upaya menekan angka ketertinggalan Aceh.

"Pertanyaan mendasar, output apa yang ingin dicapai dengan pengalokasian anggaran tersebut kepada Kadin Aceh. Sejatinya, lembaga ini menjadi lembaga mandiri yang mampu membiayai oprasional lembaganya sendiri bukan sebaliknya," tegas dia.

Kondisi ini tentu sangat memalukan karena selama ini narasi yang di bangun di tingkatan publik "pemberdayaan", ternyata hanya menggrogoti APBA.

• Aceh Tawarkan 6 Investasi Wisata Halal di Hadapan Investor Dunia

Dalam pandangan MaTA, Alfian menyatakan, proses pembahasan APBA Perubahan 2019 antara eksekutif dan legeslatif terkesan tertutup dan sengaja hanya untuk melancarkan alokasi-alokasi anggaran seperti itu.

Karena itu, MaTA mendesak Pemerintah Aceh untuk membatalkan realisasi anggaran dari APBA kepada Kadin Aceh sehingga rasa keadilan rakyat Aceh terjaga.