Kupi Beungoh
Menakar Kemampuan Aceh dalam Mengelola Migas, Jangan Buka Payung Sebelum Hujan
Sebagai masyarakat, kami sangat senang terhadap pemimpin yang jujur dan bekerja dengan ikhlas dan tidak mengharapkan posisi tertentu sebagai imbalan
lihat foto
Kedua, Blok B ini merupakan sumur tua, di mana salah satu alasan Exxon Mobil Indonesia menyerahkan pengelolaannya ke Pertamina, walaupun masa kontraknya belum habis adalah karena produksinya yang terus menurun.
Hal ini juga diakui oleh Kepala Dinas ESDM Aceh dengan kalimat tersirat bahwa ladang tersebut bukanlah ladang besar lagi.
Namun, pernahkah Pemerintah Aceh melalui PT. PEMA melakukan assessment (penilaian) terhadap kondisi blok tersebut untuk mengetahui kondisi real di lapangan?
Kemudian melakukan kajian terhadap kemungkinan keuntungan dan kerugian kalau mengambil alih blok tersebut.
Pemerintah Aceh dalam hal ini perlu berfikir secara logis dan jangan sekali-kali berasumsi, bahwa kalau mengambil alih sebuah blok migas yang berjalan, tinggal bawa guni dan are untuk jak sukat keuntungan, tetapi lupa memprediksi resiko kerugian yang akan dialami.
Ketiga, berapa besar kemampuan Aceh untuk mengelola blok B tersebut?
Katakanlah tenaga kerja yang selama ini bersedia menjadi karyawan PEMA.
Tapi bagaimana kalau PEMA tidak sanggup memberikan fasilitas se-standar Pertamina, sehingga mereka lebih memilih menjadi karyawan PHE daripada PEMA.
Bukti selama ini sudah nyata bahwa banyak aparatur di jajaran Pemerintah Aceh tak ubahnya bak tong kosong nyaring bunyinya.
Sapi di Saree saja tidak sanggup diurus, sehingga kurus kering dan sebagian mati kelaparan.
Sedangkan PEMA, untuk membangun KIA Ladong saja tidak memiliki kemampuan dan modal yang memadai.
Keempat, kalau PEMA berencana menggaet perusahaan asing untuk mengelola blok B tersebut, mengapa tidak melakukannya dengan Pertamina saja?
Sebagai sebuah proyek vital yang sangat penting bagi negara dan sudah dikelola sendiri, mengapa kemudian harus melibatkan asing?
Pada awal kepemimpinan Irwandi-Nova pernah juga tersebar informasi bahwa Pemerintah Aceh melalui PDPA kala itu tidak mampu mengelola blok B tersebut, padahal pemerintah pusat telah memberi kesempatan serupa.
Irwandi Yusuf kala itu malah menulis surat kepada Menteri ESDM untuk membuat kebijakan agar pengelolaan blok B diberikan saja kepada Pertamina.
