Jokowi Minta Aparat Keamanan Jangan Terlalu Sensitif

Pertemuan itu digelar di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (21/6/2020).

Pertemuan juga dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam pertemuan itu Mahfud secara khusus meminta KPK tidak menggantung kasus.

Eks Ketua MK ini tidak ingin ada hukum yang terombang-ambing.

"Di KPK juga gitu.

• Gojek PHK 430 Karyawan, Begini Rincian Pesangonnya

• Diteriaki Maling Saat Congkel Jok Sepmor, Pencuri Nekat Terjun ke Waduk Pusong Lhokseumawe

• Benda yang Sempat Meledak di Rumah Kadishub Banda Aceh Bukan Bom Molotov, Ternyata Ini Barangnya

Jangan terlalu banyak menggantung kasus dan diombang-ambingkan opini.

Ada aturan-aturan hukum di mana KPK harus mengambil tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, baik substansial maupun proseduralnya.

Sehingga hukum tidak boleh diombang-ambingkan opini masyarakat," kata Mahfud.

"Penyelesaian kasus hukum yang ada itu tadi disepakati agar pemerintah, penegak hukum dalam hal ini KPK, Kejaksaan, Polri juga mendorong agar dalam proses pengadilan itu bekerja cepat tidak menggantung-gantung masalah, terutama karena itu menyangkut hak asasi orang," kata Mahfud usai pertemuan seperti dalam keterangan tertulis dari Kemenko Polhukam.(tribun network/git/gle/dod)