Kupi Beungoh
Benarkah Pemulangan TKI Aceh di Malaysia Urusan Pemerintah Pusat? Mari Belajar dari Pemkab Batubara
Kita bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dan Batubara serta Pemerintah Kota Tanjungbalai selama wabah Covid-19
lihat foto
Pemerintah daerah itu pula melalui dinas tenaga kerja yang melakukan pendataan terhadap PMI yang ingin pulang.
Kalau pemerintah daerah di provinsi tetangga sudah berhasil memulangkan PMI asal daerah mereka sesuai dengan aturan dan amanah regulasi, apa yang membuat pemerrintah kita baik provinsi atau kabupaten/kota tidak bisa melakukan hal yang sama.
Apalagi komunitas masyarakat Aceh di Malaysia sudah membantu meringankan kerja pemerintah daerah dengan melakukan pendataan tahap pertama terhadap PMI asal Aceh yang ingin pulang ke daerah mereka masing-masing.
Alhamdulillah setelah berbagai usaha komunikasi dilakukan oleh komunitas Aceh di Malaysia dengan para pemangku kepentingan di daerah kabupaten dan kota, akhirnya sudah ada para bupati dan wali kota di Aceh yang menyatakan bersedia memulangkan PMI asal daerah mereka.
Apresiasi besar patut kita berikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersedia menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kepada mereka.
• 6 WNI Nekat Pulang dari Malaysia dengan Berjalan Kaki, Sempat Tersesat dan Hilang Sejak April 2020
Wassalam, Kuala Lumpur, 8 Juli 2020.
*) PENULIS adalah Mahasiswa S3 Fakultas Hukum Universitas Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dengan konsentrasi bidang Hukum dan Tata Kelola Wakaf. Sekretaris Komite KMAM untuk Pemulangan PMI asal Aceh.
KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.
