Breaking News:

Kupi Beungoh

Kasihan DPRA, Lemah di Mata Pemerintah, Masyarakat, bahkan di Mata Mahasiswa

Semoga tulisan ini menjadi pengingat kembali bagi abang-abang kami di DPRA. Anggap saja ini hanya sebatas nostalgia antara adek dan abang.

Editor: Yocerizal
Serambinews.com
Rizki Ardial, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga Mantan Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh periode 2019 

Oleh: Rizki Ardial*)

SEBAGAI mahasiswa yang mempunyai harapan tinggi terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang baru, saya benar-benar kecewa. Hari ini, lembaga dewan seperti tidak tahu akan peran dan fungsinya.

Dengan tiga fungsi utama yang dimiliki, yaitu; legislasi, anggaran dan pengawasan, DPRA seharusnya menjadi mitra kritis Pemerintah Aceh dalam pembangunan Aceh ke arah yang lebih baik.

Namun, sejak dilantik pada 30 September 2019 lalu, DPRA ternyata belum mampu menunjukkan integritasnya sebagai parlemen yang kritis dalam mengawasi setiap kebijakan eksekutif.

Menurut saya, hal ini kemungkinan dipicu oleh dua sebab utama. Pertama, karena lemahnya kekuatan pimpinan DPRA dalam menyatukan semua komponen anggota dewan.

Atau kedua, aspirasi Anggota DPRA yang tidak dapat diterjemahkan dengan baik oleh pimpinan sehingga banyak aspirasi yang tidak tersampaikan kepada eksekutif.

Apabila hal ini terjadi, maka akan sangat berdampak pada eksistensi lembaga dewan di mata masyarakat. Akan muncul anggapan bahwa DPRA tidak terlalu penting dalam mengawal jalannya roda pemerintahan.

Setelah India, Kini China Pancing Emosi Warga Indonesia, Klaim Batik Kerajinan Tradisional Tiongkok

Idul Adha 1441 H Jatuh pada 31 Juli 2020? Ini Hasil Kajian Ilmu Falak

Turki Siapkan 2 Imam dan 4 Muazin untuk Bertugas di Masjid Hagia Sophia

Padahal jika kita melihat orang-orang yang duduk di lembaga dewan periode ini, banyak terdapat politisi muda dengan latar belakang aktivis. Termasuk juga di jajaran pimpinan.

Kehadiran para mantan aktivis ini sempat memunculkan sebuah harapan baru yang dapat membawa pengaruh besar dalam pembangunan Aceh yang maju dan terarah.

Tetapi ternyata itu hanya menjadi sebuah harapan. Sikap DPRA yang kurang responsif terhadap berbagai persoalan telah membuat hilangnya kepercayaan masyarakat.

Hal ini juga berdampak pada pembangunan Aceh, karena tidak semua program yang dijalankan oleh eksekutif sudah efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh.

Kenyataan di lapangan sangat berbeda dengan yang dipaparkan saat perencanaan dan penganggaran. Apalagi pengawasan publik juga sangat lemah, yang disebabkan terbatasnya informasi yang dibuka, terutama menyangkut anggaran.

Para pejabat publik sering kali merasa bahwa masalah anggaran adalah rahasia negara. Padahal itu anggaran publik, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi sudah dijamin dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

Lupakan Dulu New Normal karena Belum Waktunya

Terlalu Posesif, Wanita Inggris Ini Selalu Curiga dan Setiap Hari Desak Suami Tes Kebohongan

Bertambah Enam Orang Lagi Warga Positif Corona, Totalnya Kini di Aceh 107 Kasus, Empat Meninggal

Oleh karena itu, DPRA harus mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa setiap perencanaan dan penganggaran yang dibuat pemerintah harus benar-benar menjawab kebutuhan atau prioritas kebutuhan masyarakat.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved