Rabu, 22 April 2026

KUPI BEUNGOH

Saatnya Prabowo Bawa Indonesia Bangkit dari Kegelapan

Ketika rakyat turun ke jalan, itu bukan sekadar riak, melainkan gelombang yang mengingatkan pemimpin bahwa ada jurang antara janji dan kenyataan.

Editor: Yocerizal
For Serambinews.com
Delky Nofrizal Qutni, Pemerhati Sosial Politik dari Sudut Warung Kopi. 

Oleh: Delky Nofrizal Qutni *)

DI jalanan kota-kota besar Indonesia, pekikan demonstrasi kembali bergema. Suara rakyat yang mengguncang aspal bukan sekadar protes sesaat, melainkan tanda zaman yang menuntut perubahan. 

Inilah panggung sejarah yang tak boleh diabaikan Presiden Prabowo Subianto. Dalam filsafat materialisme dialektika historis, setiap guncangan sosial adalah hasil kontradiksi yang sudah lama dipendam, akumulasi dari ketidakadilan yang berulang. 

Maka, ketika rakyat turun ke jalan, itu bukan sekadar riak, melainkan gelombang yang mengingatkan pemimpin bahwa ada jurang antara janji dan kenyataan.

Prabowo, dengan latar belakang militer yang sarat disiplin dan pengalaman, tentu memahami pesan ini. Dalam strategi Sun Tzu, musuh terbesar bukanlah pasukan asing di perbatasan, melainkan kelengahan sendiri yang menumpuk dari dalam. 

Di titik inilah seorang pemimpin diuji, apakah ia mampu menjadikan kritik rakyat sebagai peta jalan evaluasi, atau justru menutup telinga dan kehilangan arah.

Rakyat menuntut keadilan, bukan sekadar program populis yang gemerlap di atas kertas. Program makan siang gratis, misalnya, adalah gagasan mulia yang lahir dari kepedulian terhadap gizi anak bangsa. 

Namun realitas di lapangan menunjukkan kontradiksi dimana anggaran ratusan triliun rupiah dikeluarkan, tetapi mekanisme distribusi masih kerap bermasalah. 

Anak-anak memang bisa makan di sekolah, tetapi bagaimana dengan perut mereka ketika pulang ke rumah? Apakah negara hanya hadir di jam istirahat sekolah dan absen di dapur keluarga? 

Inilah dialektika yang harus dijawab dimana kebutuhan jangka pendek anak-anak dan keharusan jangka panjang menciptakan lapangan kerja bagi orang tua mereka.

Evaluasi juga harus diarahkan pada tubuh birokrasi negara. BUMN yang terus merugi tetapi tetap diberi napas panjang adalah beban yang menggerogoti anggaran. 

Gaji dan tunjangan fantastis bagi direksi dan komisaris sering kali tak sebanding dengan kinerja. 

Baca juga: Kupi Khop, Dari Kopi Pesisir Kini Jadi Magnet Wisatawan

Baca juga: Polisi Tangkap Tiga Penambang Emas Di Hutan Lindung Geumpang Pidie

Seorang pemimpin rakyat harus berani memangkas privilese, bukan sekadar menutup defisit dengan menaikkan pajak rakyat. 

Pembangunan Daerah dan Keborosan Pejabat

Efisiensi bukan berarti memangkas pembangunan daerah, melainkan memangkas keborosan pejabat yang lebih sibuk berkunjung ke luar negeri ketimbang membangun negeri.

Dalam kacamata ilmu intelijen, celah terbesar dalam pemerintahan adalah korupsi yang menyaru sebagai loyalitas politik. 

Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved