Breaking News:

Proyek Multiyears

Nova Iriansyah Hadiri Rapat Paripurna, Ketua DPRA Ingatkan Plt Gubernur Soal Proyek Multiyears

Pihak DPRA menilai ada mekanisme yang dilanggar oleh Pemerintah Aceh dalam penyusunan anggaran proyek multiyears tahun 2020-2022.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Taufik Hidayat
Serambinews.com
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengikuti rapat paripurna di DPRA, Jumat (25/9/2020). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menghadiri rapat paripurna DPRA, Jumat (25/9/2020). Rapat itu beragenda mendengar jawaban Plt Gubernur Aceh atas hak interpelasi dewan.

Ini kehadiran Plt Gubernur Aceh yang ditunggu-tunggu setelah kehadirannya pada 30 Juni 2020. Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin.

Turut mendampingi Dahlan, tiga wakil ketua yaitu Dalimi, Hendra Budian, dan Safaruddin. Sedangkan para forkopimda dihadiri perwakilan masing-masing instansi.

Dalam rapat paripurna itu, Dahlan menyampaikan sejumlah catatan dewan terhadap kinerja Pemerintah Aceh selama ini.

Salah satunya proyek multiyears tahun 2020-2022 yang nota kesepakatannya sudah dibatalkan dewan.

"Hal ini perlu kami jelaskan bahwa sejak awal penyusunan APBA tahun anggaran 2020 usulan ini telah dua kali ditolak oleh Komisi IV DPRA melalui surat Nomor 86/Komisi IV/IX/2019 tanggal 10 September 2019 dan surat nomor 26/Komisi IV/III/2020," kata Dahlan.

Menurut hasil kajiannya, Komisi IV merasa ada hal-hal yang perlu dikaji kembali termasuk ada mekanisme ketentuan perundang-undangan yang belum dipenuhi.

Namun eksekutif, kata Dahlan, tetap memaksakan masuknya proyek tersebut.

"Proyek multiyears ini tidak pernah ada dalam pembahasan APBA 2020, proyek ini masuk secara tiba-tiba pada akhir pengesahan hanya dengan kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan para pimpinan DPRA saat itu melalui persetujuan seluruh anggota DPRA dalam rapat paripurna. Kami menduga proyek ini adalah penumpang gelap APBA 2020," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, politisi Partai Aceh ini menegaskan bahwa pihaknya bukan menolak pembangunan, akan tetapi ada mekanisme yang dilanggar oleh Pemerintah Aceh dalam penyusunannya tanpa mengindahkan perundang-undangan yang ada.(*)

Setelah Dibunuh di Dalam Kamar, Suami Gantung Istri Muda di Dinding Truk

Kakek Ini Alami Darah Tinggi, Saksikan Istrinya yang 53 Tahun Lebih Muda Selingkuh dengan Kakek Lain

Nangkring di Posisi Teratas Klasemen, Andrea Dovizioso Bingung dengan Performanya

Jelang Pilkada Serentak 2020, Mendagri Tunjuk 4 Pejabat Kemendagri Sebagai Pjs Gubernur

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved