Breaking News:

Viral Medsos

Ikut Sebarkan Video Panas Mirip Gisel? Awas Ada Hukuman Penjara 12 Tahun dan Denda Miliaran Rupiah

penyebar video dan platform media sosial itu sendiri bisa diancam pidana kurungan penjara dan denda miliiaran rupiah. video panas mirip gisel

Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Muhammad Hadi
Tangakpan Layar Tribunnews.com
Viral video panas berdurasi 19 detik yang disebut mirip Gisel 

Kemudian, pada pasal 27 Ayat 1 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 meyebutkan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. 

Dalam Pasal 45 Undang-undang ITE menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Platform Dapat di Denda

Lewat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Transaksi Elektronik, yang disahkan pada 10 Oktober 2019, platform media sosial harus aktif memantau konten yang bertebaran di dalamnya.

Baca juga: Benarkah Perang Dunia III Telah Dimulai, tak Lagi Pakai Senjata, Melainkan Dengan Virus?

Baca juga: VIRAL Video Asusila Mirip Gisel, Pernah Heboh di Tahun 2019 dan Lalu Langsung Dibantah

Jika ada konten negatif seperti hoaks, pornografi, dan terorisme, konten tersebut harus segera dihapus.

Permen yang berisi tahapan pemblokiran ini nampaknya bakal diturunkan dari PP No. 71 tahun 2019 tersebut.

Bahwa Facebook, Twitter, dan platform media sosial lainnya bisa dikenai denda hingga Rp 500 juta jika memuat konten negatif, seperti pornografi.

"Jadi ketika kita melakukan permintaan take down itu harus ada bukti hukumnya, tidak bisa serta merta pemerintah meminta blokir, ada tahapannya," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.

Ada istilah asas hukum yang berbunyi “presumptio iures de iure”, yang menganggap semua orang tahu hukum.

Baca juga: Menyedihkan Nasib Pasien Covid-19 di Korea Utara, Bukan Dibawa ke Rumah Sakit

Asas ini mengatakan bahwa, semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved