Breaking News:

Menolak Divaksin Dapat Dipidana, Pakar Hukum Kesehatan: Tidak Tepat

Pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hiariej soal penerima vaksin dapat dipidana mendapat pro dan kontra.

AP
Vaksin Pfizer-BioNTech memerlukan dosis awal yang diikuti dengan suntikan penguat dengan interval 21 hari di antara masing-masing untuk mencapai tingkat kemanjuran 95 persen 

SERAMBINEWS.COM - Vaksinasi Covid-19 mulai dilakukan hari di Indonesia.

Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksin Sinovac.

Namun, bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin akan mendapatkan sanksi.

Pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hiariej soal penerima vaksin dapat dipidana mendapat pro dan kontra.

Edward mengatakan, penolak vaksin Covid-19 dapat dipidana paling lama 1 tahun.

Lebih lanjut ia menegaskan, vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat.

"Ketika pertanyaan apakah ada sanksi atau tidak, secara tegas saya mengatakan ada sanksi itu. Mengapa sanksi harus ada? Karena tadi dikatakan, ini merupakan suatu kewajiban," kata Edward dalam webinar yang disiarkan akun YouTube PB IDI, Sabtu (9/1/2021) lalu, dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Divaksin Covid-19 Perdana Bareng Presiden Jokowi, Raffi Ahmad Acungkan Jempol Saat Disuntik

Baca juga: Semakin Heboh di Aceh Besar, Tanah Aktif Mengalami Pergeseran, Warga Lamkleng Semakin Was-Was

Baca juga: Disuntik Vaksin Covid-19, Nama Raffi Ahmad Trending Topik Indonesia Setelah Tagar Jokowi Divaksin

Guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, ketentuan pidana bagi penolak vaksinasi diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 UU tersebut menyatakan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta.

Sementara itu, pada pasal 9 UU yang sama, disebutkan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Halaman
123
Editor: Amirullah
Sumber: TribunnewsWiki
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved