Aceh Termiskin di Sumatera dan Peringkat 6 di Indonesia, Pengamat: Salah Kelola Anggaran
Secara persentase, angka kemiskinan di Serambi Mekkah itu mencapai 15,43% atau kini tertinggi di Pulau Sumatera.
Penulis: Faisal Zamzami | Editor: Faisal Zamzami
lihat foto
Dengan kata lain, bertambah 19.000 orang dibanding Maret 2020 yang jumlahnya 814.910 orang.
Secara umum di Indonesia, lanjut Dadek, angka kemiskinan juga meningkat dari 9,22 % menjadi 10,19% atau naik 0,93 poin.
"Nah, dibanding dengan 2019 angka kemiskinan Aceh 15,01%, tahun 2020 menjadi 15,43%, yakni naik sebesar 0,42%. Artinya, masih rendah dibandingkan dengan kenaikan sebesar 0,93 poin," kata Dadek.
Menurutnya, dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, semua pihak di Aceh perlu bekerja keras untuk menurunkan angka kemiskinan.
"Dalam situasi ini, Pemerintah Aceh terus berusaha menyusun program untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan," kata mantan Asisten II Sekda Aceh ini.
Sebelumnya, Ihsanurrijal selaku Kepala BPS Aceh menduga ada beberapa faktor penyebab jumlah penduduk miskin di Aceh bertambah.
Di antaranya ekonomi Aceh pada triwulan III-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,10 persen dibanding triwulan III-2019 (y-on-y).
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Aceh pada Agustus 2020 (6,59 persen) lebih tinggi dibanding Februari 2020 (5,42 persen).
Ihsanurrijal menyebutkan, sebanyak 388.000 penduduk usia kerja (10,01 persen) terdampak Covid-19 pada Agustus 2020.
"Bantuan sosial dari pusat dan daerah relatif berjalan dengan baik, sehingga kemiskinan tidak semakin parah," ujarnya.
Untuk diketahui, jumlah penduduk miskin di Aceh pada Maret 2020 sebesar 14,99% atau nomor dua di Sumatra. Provinsi dengan penduduk miskin tertinggi saat itu adalah Bengkulu yaitu 15,03%.
Pengamat Sebut karena Salah Kelola Anggaran
Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Dr Amri SE MSi menyebutkan, meningkatnya angka kemiskinan Aceh tahun 2021 terjadi karena adanya kesalahan manajemen anggaran oleh Pemerintah Aceh yang terjadi sejak lama.
Menurut Amri, hal ini tidak mengherankan, karena bukan pertama kalinya Aceh didapuk menjadi daerah termiskin di Sumatera, meskipun anggaran pembangunannya cukup besar.
“Data BPS itu adalah hal yang valid, sudah jelas alat ukurnya, yang perlu diperbaiki adalah kebijakan, perencanaan, dan manajemen anggaran di Aceh. Harusnya anggaran tepat sasaran, APBA cukup besar ditambah dana otonomi khusus, tapi belum bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelas Amri melalui saluran telepon, Senin (16/2/2021).
Amri menilai, selama ini tidak ada pemerataan ekonomi di 23 kabupaten/ kota di Aceh, karena yang menikmati anggaran pembangunan hanya segelintir masyarakat, termasuk pejabat, dan pengusaha besar.
“Ini bisa dilihat dari angka gini ratio Aceh berdasarkan data BPS, untuk tahun 2019 angka gini ratio Aceh 0,319, ini angka yang tinggi. Saat ini kondisinya angka gini ratio tinggi, tingkat kemiskinan juga tinggi, itu penyebab tidak ada pemerataan ekonomi dan menyebabkan angka kemiskinan tinggi,” jelas pria pemegang sertifikat Planning dan Budgeting dari Graduate Research Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Jepang. (Serambinews.com/ Kompas.com)
