Jokowi Berpotensi Terseret Kisruh Dualisme Demokrat, KOMBATAN Minta Moeldoko Dicopot dari KSP

Pengamat Hukum Ketatanegaraan UNS Solo, Agus Riewanto mengingatkan pemerintah sebaiknya bersifat pasif dalam menyikapi masalah internal Demokrat. 

Meski Moeldoko yang berada dalam lingkar istana ikut serta dalam pusaran konflik internal partai. 

"Negara lebih baik menunggu laporan yang mempertanyakan mana yang lebih sah, KLB versi Moeldoko atau dipimpin AHY," kata Agus kepada TribunSolo.com, Sabtu (6/3/2021).

Terlebih, sebuah partai memiliki mekanisme penyelesaian masalahnya sendiri, termasuk Partai Demokrat. 

"Konflik partai tidak ada hubungan dengan pemerintah dan negara. Partai itu kan di luar pemerintah," ucap Agus. 

Menurut Agus, apabila pemerintah ikut cawe-cawe dalam konflik internal Demokrat, rasa ketidakadilan itu begitu kentara. 

"Pemerintah tidak adil, semua aspek diurusin. Proporsional saja. Kalau tidak ada laporan, pemerintah tidak boleh ngapa-ngapain," ujar dia. 

"Apabila memihak salah satu bisa berbahaya dan memperkeruh konflik," tambahnya.

Baca juga: Sebagian Aceh Diprediksi Dilanda Hujan Sampai Tiga Hari ke Depan, Ini Data BMKG

Baca juga: Kakek 60 Tahun Kembali Masuk Penjara, Kepergok Warga Cabuli Bocah 8 Tahun di Rumahnya

Baca juga: Nadya Arifta Pernah Unggah Foto Ini Bersama Putra Bungsu Jokowi, Disebut Pacar Baru Kaesang Pangarep

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Kisruh Demokrat Berpotensi Menyeret Pemerintahan Jokowi, KOMBATAN Minta Moeldoko Dicopot dari KSP