Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhoni Allen Yakin 100 Persen Pemerintah Akan Sahkan Hasil KLB

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diyakini akan mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Keyakinan itu disampaikan sekretaris jenderal (sekjen) Partai Demokrat versi KLB Jhoni Allen Marbun.

"Tanpa mendahului Tuhan Yang Maha Kuasa, saya yakin 100 persen. Tapi kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Jhoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Jhoni mengklaim, KLB Demokrat akan disahkan Kemenkumham karena penyelenggaraannya telah memenuhi peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, hasil KLB itu merupakan kepentingan para kader yang selama ini hak-haknya dirampas.

Baca juga: Presiden dan Pihak Istana Tak Tahu Pergerakan Moeldoko di KLB Demokrat, Peneliti ANU Ngaku Heran

Baca juga: Masih Diam Soal Kisruh Partai Demokrat, Posisi Moeldoko Disebut Mempersulit Presiden Jokowi

Baca juga: Personel Satgas TMMD 110 Kodim Bireuen Disuntik Vaksin Dosis Pertama

"Dari sisi aturan perundangan yang berlaku saya yakin, kalau tidak yakin saya tidak akan melakukan itu karena itu bukan untuk kepentingan individu. Ini adalah kepentingan kader Demokrat dari sabang sampai Merauke di mana hak-haknya diamputasi," pungkas Jhoni.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham) memastikan pihaknya telah menerima hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Saat ini, jajaran Ditjen AHU sedang memeriksa kelengkapan berkas yang disampaikan Partai Demokrat versi KLB.

"Pemeriksaan berkas dan lainnya masih dalam proses. Untuk memeriksa yang belum dilengkapi kubu KLB Deli Serdang," ujar seorang sumber di Kemenkumham.

Namun, sumber itu belum dapat menyampaikan secara rinci mengenai berkas-berkas yang telah disampaikan Partai Demokrat versi KLB maupun hal lainnya. Sumber itu menyebut Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly akan menyampaikan lebih rinci mengenai hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR hari ini Rabu (17/3/2021).

Sebelumnya, Menteri Yasonna membenarkan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang telah diserahkan ke Ditjen AHU Kemenkumham.Yasonna mengatakan pihaknya akan meneliti kelengkapan dokumen hasil KLB itu.

Dokumen hasil KLB itu akan disesuaikan dengan AD/ART Partai Demokrat."Kita teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB dilihat apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai," kata Yasonna.

Baca juga: Kasus Perceraian Termahal di Dunia, Pengadilan Dubai Tetap Tahan Kapal Yacht Miliarder Rusia

Baca juga: Tak Kaget Moeldoko Jadi Ketua Umum Demokrat, Gatot Nurmantyo: Harusnya Kedepankan Sikap Ksatria

Baca juga: Konflik Demokrat Adalah Taruhan Sikap Berdemokrasi

Sementara itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin memastikan Moeldoko masih menjalankan tugasnya seperti biasa sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Mantan Panglima TNI itu masih datang ke kantornya dan bekerja tanpa ada gangguan.Ngabalin juga tidak ingin menanggapi lebih jauh mengenai keterlibatan Moeldoko itu.

Menurutnya, urusan Moeldoko bermanuver dengan Demokrat menjadi urusan pribadinya."Enggak ada urusannya terganggu. Ini urusan internal, urusan yang tidak bisa orang lain melakukan.Ya memang mereka punya urusan-urusan, namanya juga orang berpolitik pribadi," kata Ngabalin.

Hal senada disampai kanTenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Donny Gahral Adian.Menurut Donny, Moeldoko masih berkantor dan bekerja sebagaimana mestinya dan KSP berjalan seperti biasa, sesuai tupoksinya."Masih melakukan kegiatan sehari-hari, selaku kepala staf semua berjalan sesuai tupoksi. Normal saja," kata Donny. (tribun network/ham/kompas.com/mam)