Pendidikan Aceh di Zona Merah, Pejabat Masih “Lambong-lambong Kupiah”?

Selain itu, kondisi Aceh yang semakin kondusif serta berbiaya hidup agak murah dibanding kota-kota besar di Jawa.

Kedua, dari segi minat, anak-anak Aceh lebih tinggi untuk mendapatkan kursi di Unsyiah pada prodi-prodi favorit, yaitu di atas 70 persen.

Namun, tragisnya, tingkat kelulusan mereka di bawah 50 persen.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan anak-anak asal luar Aceh yang jumlah pelamar hanya 29 persen, akan tetapi tingkat kelulusan mereka di Unsyiah di atas 50 persen.

Baca juga: Unsyiah atau USK Tetap Syiah

Baca juga: Mulai Terungkap, Beberapa Kendala dan Mudarat di Balik Akronim Unsyiah

Pengadaan Situek

Melihat data dan fakta di atas, muncul satu pertanyaan dari orang awam di Aceh:

Mau disembunyikan dimana wajah para pejabat pada dinas yang mengurus pendidikan?

Apakah perlu pengadaan situek (pelepah pinang) dalam paket APBN/APBA/APBK 2021 untuk menutupi wajah mereka? Duh!

Para orangtua, wali murid, dan ureung Aceh ban sigom rhueng donya patut bersedih atas perolehan nilai dan persaingan nasional siswa-siswi Aceh.

Rasa sedih itu muncul karena orang-orang sedunia tahu bahwa di Aceh ada dana khusus dari Pemerintah Pusat untuk memacu ketertinggalan pembangunan yang terjadi akibat konflik panjang (1989-2005), yaitu dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai bagian dari resolusi konflik Aceh-RI yang ditandangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005.

Satu dari enam amanat pemanfaatan dana Otsus Aceh adalah untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Dana Otsus itu sudah dicairkan oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 2008.

Artinya hingga tahun 2021 sudah berjalan selama 13 tahun.

Besaran dana Otsus Aceh per tahun antara Rp 3,5 triliun sampai Rp 9 triliun.

Maka, wajar para wali murid yang tinggal di kampung-kampung di Aceh menyoal kualitas pedidikan anak-anaknya yang berdaya saing rendah.