Pendidikan Aceh di Zona Merah, Pejabat Masih “Lambong-lambong Kupiah”?

Mereka pasti bertanya-tanya bagaimana pemanfaatan dana Otsus dalam mendongkrak mutu pendidikan.

Para wali murid bisa jadi akan menyoal mengapa di tengah rendahnya mutu pendidikan Aceh, tetapi para pejabatnya tanpa rasa malu menunjukkan sikap pemborosan dana rakyat alias “lambong-lambong kupiah”, seperti menerima tunjangan jabatan yang tinggi, rumah dinas, pembangunan aneka fasilitas di kantor yang wah hingga pengadaan mobil dinas (plat merah) yang mewah?

Tahun 2019, di tengah parahnya mutu pendidikan Aceh (selain juara miskin se-Sumatera), para pejabat di Aceh (eselon 1, 2 dan 3?), mengajukan dana untuk pengadaan 172 mobil dinas dengan total anggaran Rp 100 miliar. 

Baca juga: YARA Laporkan Pengadaan Mobil Dinas SKPA ke KPK, Termasuk Soal Penundaan Pembangunan Rumah Duafa

Baca juga: Potret Pendidikan di Pulo Aceh dan Tangisan Guru Honorer: Kalau Bukan Kami, Siapa Lagi yang Peduli?

Ini Solusi Pembenahannya

Pakar dan aktivis pendidikan Aceh, Dr Sofyan A Gani, menyebutkan, keberadaan kepala sekolah/kepala madrasah dan dewan guru adalah kunci dalam pembenahan mutu pendidikan.

“Kepala sekolah dan guru adalah masalah utama di sekolah. Kalau mampu kita benahi kepala sekolah dan guru, maka 60 persen masalah di sekolah terbenahi,” ujar Sofyan.

“Kita tidak mungkin menuntut nilai matematika murid di angka 8 kalau gurunya hanya dapat nilai 5,” ujar Sofyan memberi perumpamaan.

Dia juga mengajak semua pihak untuk sementara waktu agar tidak saling menyalahkan pihak yang memproduksi guru.

Sementara posisi kepala sekolah adalah manager yang harus mampu memetakan berbagai persoalan, mengendalikan hingga mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di sekitarnya, termasuk memberdayakan Komite Sekolah.

Untuk membenahi mutu pendidikan, Sofyan mengajak pejabat terkait untuk keluar zona aman.

Solusi jangka pendek yang dia tawarkan adalah menata ulang para kepala sekolah sehingga ditempati oleh figur-figur yang tepat, yang mempunyai kapasitas.

Selain itu, Sofyan menawarkan untuk melakukan pendampingan kepada guru-guru sesuai kekurangan masing-masing, bukan sekedar pelatihan seremonial dan bersifat gelondongan yang hanya berkutat pada amprahan anggaran.

Baca juga: Sedang Ikuti Ujian Akhir, Seorang Siswi di Bireuen Melahirkan di Sekolah

Bantu Siswa Hadapi UTBK 2021

Tahun ajaran 2020/2021 sudah hampir berakhir.

Siswa-siswi yang saat ini duduk di bangku kelas III SMA/MA/SMK sedang bersiap untuk ikut seleksi masuk PTN.

Terkait hal ini, semua stakeholder terkait di Aceh agar memikirkan pola bimbingan belajar (bimbel) dan try out masuk PTN sebagai bagian dari program mendesak.

Tanpa bimbel anak-anak akan kesulitan menjawab soal-soal yang disodorkan saat UTBK nanti.

Biaya bimbel di luar sekolah dirasa sangat tinggi dan hanya tersedia di perkotaan.

Selama ini, anak-anak dari keluarga kurang mampu dan tinggal di pedesaan nyaris tidak memiliki akses ikut bimbel dan try out.

“Kita dari MDC akan mencari format agar dapat dilakukan bimbingan dan try out untuk siswa-siswi madrasah yang berbiaya murah, termasuk untuk anak-anak yang ada di daerah dalam waktu dekat,” ujar Sofyan yang juga Komite MUQ Pagar Air, Aceh Besar, memberi solusi.

Semua pihak di Aceh, terutama yang mengolola anggaran sektor pendidikan, dituntut untuk memikirkan dan melakukan aksi atas permasalahan suram kualitas pendidikan yang sudah sangat kronis.

Ini dinilai sangat mendesak. Jika tidak dilakukan segera dan serius, maka anak-anak Aceh akan terpinggirkan dari “Kampus Jantong Hate” Darussalam yang sejatinya menjadi perantara dalam melawan penindasan, kebodohan, dan kemiskinan.

Jika tidak ada tindakan nyata untuk membenahi pendidikan di Aceh, maka ke depan mari kita siapkan lahan (lading, sawah) kepada anak-anak kita agar mereka dapat menanam pisang atau _jak u blang._

Sementara PTN ternama serta kepemimpinan di kantor-kantor pemerintahan dan swasta di Aceh biarlah beralih secara perlahan kepada generasi unggul dari luar sebagai konsekuensi dari persaingan nasional dan global. (*)

Banda Aceh, 17 Maret 2021

*) PENULIS, Hasan Basri M. Nur (Anggota Madrasah Development Centre (MDC), saat ini sedang menyelesaikan pendidikan PhD di University Utara Malaysia (UUM) Negeri Kedah).

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.