Breaking News:

Berita Politik

Tahapan Pilkada Aceh Tahun 2022 Ditunda, Mukhlis Mukhtar: Nilai Tawar Aceh di Pusat Semakin Melemah

Praktisi hukum di Aceh, Mukhlis Mukhtar menilai pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 sangat tergantung kualitas dan kuantitas lobi elite Aceh ke pusat.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
SERAMBINEWS.COM/ZAINAL ARIFIN
Praktisi hukum, Mukhlis Mukhtar 

Apabila penundaan tahapan pilkada tersebut karena alasan tidak ada anggaran, menurut Mukhlis itu hanya alasan saja.

Baca juga: VIDEO Berhenti saat Rombongan Kapolres Pidie Melintas, Truk Berisi Kayu Illegal Logging Ditangkap

Baca juga: Promosikan Wisata dan Kebudayaan, Disbudpar Gelar Roadshow The Light of Aceh in Bali

Baca juga: Resep dan Cara Membuat Udang Goreng Cabai Bawang, Cocok untuk Menu Akhir Pekan

"Itu cuma alasan mereka, masak Aceh tidak punya anggaran? Achhhh yg benaaar," ujar mantan anggota DPRA ini sembari bertanya.

Di samping itu, Mukhlis juga mempertanyakan lamanya masa penundaan itu berlaku.

Jika sampai tahun 2024, ia menilai tahapan itu bukan ditunda melainkan dibatalkan sebab pada tahun itu akan dilaksanakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia.

"Kalau ditunda sampai tahun 2024 dibatalkan namanya, bukan ditunda," ungkap Mukhlis Mukhtar.

Sebelumnya diberitakan, KIP Aceh pada Jumat (2/4/2021) malam, menyampaikan hasil rapat pleno berupa penundaan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Aceh 2022.

Baca juga: Nasi Goreng Berminyak Bisa Hilangkan Selera, Begini Caranya agar Tak Berminyak Setelah Dimasak

Baca juga: Kapolsek Bayu Tunjukkan Hasil Panen Perdana Sayuran di Gampong Tangguh

Baca juga: Mulai Besok, Sejumlah Sanggar dari Berbagai Daerah akan Meriahkan Festival Seudati di Taman Budaya

Pilkada itu meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Penundaan itu terjadi setelah tidak terlaksananya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) antara Pemerintah Aceh dengan KIP Aceh pada 1 April 2021.

Kegiatan penandatangan NPHA tersebut memuat besaran anggaran yang akan dihibahkan oleh Pemerintah Aceh untuk biaya pelaksanaan Pilkada tahun 2022.

Sementara Pemerintah Aceh tidak melakukan penandatanganan naskah hibah dengan alasan masih menunggu kepastian jadwal Pilkada Aceh dari pemerintah pusat.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved