Breaking News:

Mahfud MD Sebut 417 Orang dan 99 Organisasi Masuk Dalam Daftar Teroris

Mahfud mengatakan berdasarkan catatannya, tindakan kekerasan yang dilakukan KKB terhadap warga sipil, TNI, dan Polri beragam.

ANTARA FOTO/ARDIANSYAH
Petugas Densus 88 menggiring tersangka kasus terorisme di Bandara Radin Inten II Lampung Selatan, Lampung, Rabu (16/12/2020). Sebanyak 23 tahanan kasus terorisme yang berhasil ditangkap Densus 88 di sejumlah wilayah di Lampung dipindahkanke Mabes Polri. 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaman Mahfud MD menyebut ada 417 orang dan 99 organisasi yang masuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).

Mahfud menyampaikan hal tersebut sembari mengungkapkan keherananannya mengapa jumlah tersebut tidak diributkan, sedangkan pengumuman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diributkan sebagian kalangan masyarakat.

"Saudara, saya agak heran, kenapa kok ribut? Karena ini dimasukkan ke DTTOT. Saudara tahu tidak? Sekarang itu di dalam daftar DTTOT Indonesia itu ada 417 orang yang masuk daftar teroris per hari ini. Tidak ribut tuh. Dan ada 99 organisasi yang masuk daftar terduga teroris dan organisasi teroris," kata Mahfud saat konferensi pers virtual bersama pimpinan MPR, Senin (3/5/2021).

Ia menjelaskan seluruh nama orang dan organisasi tersebut telah mendapatkan penetapan pengadilan sesuai prosedur hukum yang berlaku. "Ini daftarnya ada, putusan pengadilan. Karena kita kalau masukkan ke DTTOT itu kan mintanya ke pengadilan. Putusan pengadilan 14 April. Yang berlaku sampai sekarang," kata Mahfud.

Mahfud MD juga membeberkan banyaknya jumlah korban kebrutalan Kelompok Kriminal Bersenjata selama tiga tahun terakhir. Mahfud mengatakan korban kebrutalan dari KKB bukan hanya dari TNI dan Polri melainkan juga warga sipil.

Mahfud merincikan, korban penganiayaan KKB dari selama tiga tahun terakhir berjumlah 110 orang. Sebanyak 53 orang di antaranya, kata Mahfud, merupakan warga sipil. Sedangkan korban dari TNI berjumlah 51 orang dan dari Polri 16 orang.

"Yang meninggal banyak juga. Masyarakat atau warga sipil yang meninggal karena penganiayaan seperti tadi itu 59 orang, TNI 27 orang, Polri 9 orang. Seluruhnya 95 orang. Itu dengan tindakan yang sangt brutal. Sementara kita tetap berpedoman jaga hak asasi manusia seperti yang disampaikan tadi," kata Mahfud.

Baca juga: KKB Papua Panik Dilabeli Kelompok Teroris, Minta Bantuan PBB dan Sebarkan Ancaman Rasis

Baca juga: Prancis Tangkap Warga Inggris, Dituduh Sebagai Anggota Teroris

Baca juga: Purnawirawan TNI di Aceh Jaya Jalani Vaksinasi Covid-19

Mahfud mengatakan berdasarkan catatannya, tindakan kekerasan yang dilakukan KKB terhadap warga sipil, TNI, dan Polri beragam. Tindakan tersebut di antaranya membunuh, membakar rumah, hingga membakar pesawat.

"Mereka terus melakukan tindak kekerasan. Jumlahnya sedikit dan perbuatannya itu membunuh, membakar rumah, membakar pesawat, menggorok leher orang, dokter dibakar dipinggir jalan, pegawai KPU dipenggal lehernya di tengah jalan, lalu bikin video menantang, 'ke sini TNI Polri saya potong lehermu, saya ajak perang kamu', itu yang terjadi dan itu selalu ada videonya. Beritanya juga tersebar," kata Mahfud.

Mahfud juga menjelaskan sejak awal ia menjabat sebagai Menteri Koordintor Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada Oktober 2019 lalu, sudah banyak tokoh masyarakat dan tokoh politik yang mendatanginya untuk berbicara terkait persoalan tersebut.

Tepatnya pada Desember 2019, kata dia, banyak tokoh masyarakat dan tokoh politik yang memintanya untuk menyelesaikan persoalan di Papua secara lebih tegas. "Sehingga pada waktu itu misalnya, pada tanggal 26 Desember ada usul dari komunitas masyarakat agar KKB, atau OPM lah sebutannya, itu dimasukkan di dalam daftar terduga organisasi teroris dan terduga teroris. Itu 26 Desember," kata Mahfud.

Baca juga: Penembak Runduk Siap Bergerilya, Jokowi Kirim Pasukan Setan Tumpas KKB Teroris Papua yang Bringas

Baca juga: Arab Saudi Akan Bangun Masjid Raja Salman di Universitas Islam Internasional di Pakistan

Baca juga: Ditlantas Polda Aceh Gelar Pelayanan Swab Antigen Gratis di Terminal Lueng Bata

Kemudian pada akhir Desember 2019 saat ia bersama Panglima TNI, Mendagri, dan Kapolri berkunjung ke Papua untuk melihat langsung dan berdialog langsung di sana.

"Kita tidak putuskan untuk memasukkan OPM ke dalam daftar terduga teroris. Tapi dari sana saya mengusulkan kepada Presiden agar Inpres nomor 9 tahun 2017 diperbarui. Lahirlah kemudian Inpres 20/2020 yang berisi penyelesaian komprehensif dengan pendekatan kesejahteraan terhadap Papua dan tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan kekerasan melainkan pendekatan kesejahteraan," kata Mahfud.

Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah menindaklanjutinya dengan merevisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua kkarena waktunya sudah habis. Setelah itu sejumlah kementerian dan lembaga di pemerintah berembuk untuk menentukan siapa melakukan apa dan targetnya apa.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved