Ekonomi Bangsamoro Tumbuh Pesat, Hanya 3 Bulan Lahir 4.740 Perusahaan Baru

SERAMBINEWS.COM, MINDANAO – Penandatanganan naskah perdamaian pada tahun 2021, disusul referendum yang memberikan otonomi lebih luas pada awal tahun 2019, membawa berkah kepada wilayah Muslim Mindanao yang berada di selatan Filipina.

Terbaru, Pemerintahan Otonomi Bangsamoro (BARMM) mengumumkan bahwa 4.740 perusahaan didirikan pada kuartal pertama tahun 2021, atau dalam rentang waktu tiga bulan, Januari – Maret 2021.

Dua hari sebelumnya, Kepala Komando Mindanao Barat (Westmincom) Letnan Jenderal Corleto Vinluan, Jr. mengatakan kondisi di wilayah Mindanao sangat kondusif dalam dua tahun terakhir, atau semenjak referendum yang mengesahkan Undang-Undang Organik Bangsamoro.

Kabar terbaru yang dirilis Serambinews.com dari Kantor Berita Turki, Anadolu Agency, Kementerian Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata Bangsamoro menyebutkan, jumlah usaha yang dibuka pada kuartal I tahun ini meningkat 300 persen dibandingkan tahun 2020.

Menteri Perdagangan, Investasi dan Pariwisata, Abuamri Taddik, yang keterangannya tertuang dalam pernyataan tersebut, membagi informasi bahwa 4 ribu 740 usaha yang memulai kehidupan komersialnya menghasilkan investasi dan lapangan kerja senilai kurang lebih $ 8,8 juta (sekitar 124 miliar).

Taddik mencatat bahwa layanan keuangan, asuransi, konstruksi, transportasi, kesehatan, dan katering adalah beberapa sektor utama yang tumbuh selama periode ketika wabah virus corona jenis baru (Covid-19) berlanjut.

Untuk diketahui, wilayah otonom di selatan Mindanao Filipina yang dihuni sekitar 5 juta jiwa (mayoritas muslim), mulai bergeliat Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan tentara Filipina menandangani gencatan senjata pada tahun 2012.

Penandatangan MoU damai antara MILF dengan militer Filipina ini menghentikan perang yang telah berlangsung hampir 60 tahun.

Meski demikian, kedamaian di wilayah tersebut ini beberapa kali terusik dengan aksi teror kelompok Abu Sayyaf yang bermarkas di Sulu.

Sebuah referendum bersejarah yang dilaksanakan pada Januari dan Februari 2019, beberapa wilayah yang dihuni mayoritas Muslim di Mindanao sepakat membentuk "Pemerintah Transisi Bangsamoro".

Dalam referendum yang diadakan pada 21 Januari dan 6 Februari 2019 di wilayah Muslim Mindanao di selatan negara itu, orang-orang mengesahkan Undang-Undang Organik Bangsamoro, yang membawa otonomi komprehensif ke wilayah tersebut.

Haji Murat Ibrahim, yang ditunjuk sebagai kepala Otoritas Transisi Bangsamoro oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengambil alih pemerintahan dari gubernur regional pemerintah federal pada 26 Februari.

Diputuskan bahwa Ibrahim akan memerintah wilayah tersebut hingga Juni 2022, ketika proses transisi akan selesai.

Namun belakangan, warga di wilayah Bangsamoro meminta kepada Pemerintah Federal Filipina untuk memperpanjang masa transisi tersebut hingga tahun 2025.

Saat ini, Murat Ibrahim menjabat sebagai Kepala Menteri Bangsamoro yang memimpin kabinet berisi sejumlah menteri yang mengurus berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Baca juga: Bangsamoro Godok RUU Pemakaian Kalender Hijriah dan Masehi, Digunakan Pada Seluruh Surat Resmi

Baca juga: Bawa Senapan dan Peluncur Granat, 10 Pria Bersenjata Menyerah Kepada Polisi Bangsamoro

Wilayah Bangsamoro

Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA) didirikan pada 2019 setelah referendum populer yang menyepakati pembentukan wilayah otonomi Muslim yang lebih luas di selatan Filipina.

Wilayah yang memiliki nama resmi Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) ini berpenduduk hampir 5 juta orang yang merupakan etnis Moro dan sebagian besar beragama Islam.

Wilayah yang berpusat di Cotabato City, Maguindanao ini mencakup lima provinsi dan tiga kota, termasuk ibu kota.

Kelima provinsi dimaksud adalah yaitu Basilan (tidak termasuk Kota Isabela), Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao, dan Lanao del Sur.

Sementara tiga kota adalah Kota Cotabato (ibu kota BARMM), Kota Lamitan, dan Kota Marawi.

MILF memimpin perjuangan untuk wilayah otonomi itu sejak pertengahan abad ke-20, yang pada akhirnya menghasilkan pembicaraan damai dan pembentukan BTA setelah referendum pada 30 Januari 2019.

Baca juga: Otonomi Bangsamoro Filipina Telah Capai Enam Keuntungan, Kata Negosiator Perdamaian Asal Turki

Baca juga: Ratusan Ribu Muslim Filipina Konvoi, Minta Duterte Perpanjang Masa Transisi Pemerintahan Bangsamoro

Enam Jadi Tiga Jadi Enam

Selama proses negosiasi damai dengan pemerintah nasional Manila, atau sebelum Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA) didirikan, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), yang dipimpin oleh Al-Hajj Murad Ebrahim, meminta masa transisi pemerintahan selama enam tahun.

Tetapi hasil negosiasi menghasilkan pemerintahan transisi selama tiga tahun di bawah Ebrahim, yaitu hingga 2022.

Dalam negosiasi itu, kedua belah pihak setuju untuk mengizinkan pemerintah transisi (BTA) mengendalikan pemerintahan di wilayah BARMM hingga tahun 2022.

Pada tahun 2022, diharapkan berlangsung pemilihan umum untuk memilih pemimpin baru secara demokratis yang melibatkan seluruh pemilih di wilayah Otonomi Muslim Mindanao (BARMM)

Tetapi dalam perjalanan, atau pada awal tahun 2021, muncul tuntutan untuk memperpanjang batas waktu transisi hingga 2025.

Hampir semua anggota parlemen pemerintahan transisi Bangsamoro (BTA) dengan suara bulat mendukung tuntutan tersebut.

Para penduduk di seluruh wilayah Mindanao juga telah mengadakan pawai mendukung permintaan tersebut dalam beberapa minggu terakhir.

Anggota Pemerintahan Bangsamoro saat ini meyakini bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai target yang ditetapkan sebelum pemilu dilaksanakan.

Setidaknya tujuh RUU telah diajukan di Kongres dan Senat - enam di antaranya meminta perpanjangan, sementara satu mendukung agar pemilihan diadakan pada waktu yang disepakati pada tahun 2022.

Kongres diharapkan melanjutkan negosiasi pada Mei ketika RUU tersebut akan diperdebatkan dan diharapkan untuk disahkan, kata sumber.

Tahun lalu, pemerintah otonom mengesahkan Kode Administrasi Bangsamoro dan mendeklarasikan tanggal 21 Februadi sebagai hari libur.

Baca juga: Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan Umumkan Perpanjangan Masa Transisi Bangsamoro

Kelompok Abu Sayyaf Mulai Melemah

Kepala Komando Mindanao Barat (Westmincom) Letnan Jenderal Corleto Vinluan, Jr. mengatakan kondisi di wilayah Mindanao sangat kondusif dalam dua tahun terakhir.

Dalam rentang waktu itu pula, ancaman teroris di provinsi pulau Basilan, Sulu, dan Tawi-Tawi telah menurun secara signifikan.

Hal itu dikatakan Vinluan saat melakukan kunjungan kehormatan ke Kepala Menteri Bangsamoro Ahod Ebrahim pada Senin 3 Mei, di Pusat Pemerintahan Bangsamoro, Cotabato, demikian dikutip Serambinews.com dari website Kantor Informasi Bangsamoro.

Diberitakan, Letnan Jenderal Corleto Vinluan, Jr melakukan kunjungan secara khusus kepada Kepala Menteri Bangsamoro Ahod Ebrahim, dalam sebuah pertemuan yang juga dihadiri oleh jajaran menteri Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao (BARMM).

Dalam pertemuan itu, Vinluan memberikan informasi terbaru kepada menteri utama dan menteri BARMM lainnya mengenai situasi keamanan dan tantangan pembangunan di Provinsi Sulu.

Sulu dianggap sebagai benteng teroris lokal Abu Sayyaf Group (ASG).

Presentasi dari Satuan Tugas Gabungan (JTF) militer Sulu menunjukkan kekuatan kelompok Abu Sayyaf telah menurun secara siginifikan dalam dua tahun terakhir.

Data menunjukkan, dalam rentang waktu 1 Juli 2020 hingga 2 Mei 2021, militer Sulu mencatat 38 kali pertemuan dan pertempuran dengan kelompok Abu Sayyaf (ASG).

Dalam rentang waktu itu, militer Sulu telah menetralkan 260 anggota Abu Sayyaf, dengan perincian; 34 di antaranya tewas, 42 ditangkap, dan 184 menyerah.

Lebih lanjut, pada kuartal pertama 2021, militer Sulu mengatakan kelompok Abu Sayyaf kini hanya memiliki 132 anggota bersenjata.

Jumlah ini menurun sangat tajam, dibandingkan 282 orang pada tahun 2019, dan 145 anggota pada 2020.

Selain itu, kekuatan senjata kelompok Abu Sayyaf juga menurun secara signifikan tahun ini dengan hanya tersisa 147 senjata.

Baca juga: Tentara Filipina Selamatkan Tiga Warga Sulawesi yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf

Baca juga: 9 Wanita Ditangkap, Diduga Hendak Ledakkan Bom, Sebagian Besar Janda Milisi Abu Sayyaf

Pada tahun 2019, kelompok Abu Sayyaf memiliki 330 senjata dan pada tahun 2020 sebanyak 155 pucuk senjata.

Tahun ini, tidak ada aksi teror yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di wilayah Filipina.

Sementara apda tahun 2019, Abu Sayyaf Group terlibat dalam 22 kekejaman dan 5 aksi teror pada tahun 2020.

Yang terakhir adalah dua ledakan di Brgy. Walled City di Jolo, Sulu pada 24 Agustus tahun lalu.

Menurut JTF Sulu, mereka ditugaskan oleh negara untuk melakukan operasi militer dan mengalahkan kelompok Abu Sayyaf.

Hal ini merupakan bagian dari mendukung proses perdamaian pemerintah dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF).

JTF Sulu berkontribusi secara signifikan bagi perdamaian, keamanan, dan upaya pembangunan Pemerintah di provinsi Sulu.

“Tindakan militer hanyalah faktor kecil dalam memerangi terorisme, faktor utama di sini adalah bantuan (dari Pemerintah Bangsamoro),” kata Vinluan.

“Kami membutuhkan bantuan Anda untuk mengakhiri konflik di Sulu,” kata Vinluan kepada pejabat BARMM.

Baca juga: Laa Baa, Nelayan Indonesia yang Diculik Abu Sayyaf di Perairan Sabah Tewas Dibunuh di Sulu Filipina

Masa Transisi Bukan Jalur Mudah

Sementara itu, Kepala Menteri Bangsamoro, Ahod Ebrahim mengatakan, Pemerintah sementara Bangsamoro telah ditempatkan untuk memastikan bahwa rakyat mendapatkan perdamaian yang layak dan pembangunan berkelanjutan, setelah bertahun-tahun didera konflik dan kerusuhan.

“Ketika kami menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah pusat, kami tahu bahwa masa transisi ini bukanlah jalur yang mudah. Kami juga mengakui bahwa masih ada kelompok sempalan dan organisasi ekstremis yang akan memberikan tantangan dalam proses tersebut,” kata Kepala Menteri Bangsamoro.

“Kami beruntung dalam perjalanan ini, kami memiliki mitra terkasih kami dari sektor keamanan untuk membantu kami dalam menjaga ketertiban. Pasukan yang dulu kami hadapi di seberang pagar - sekarang bekerja bersama kami, berdampingan, satu dalam membangun Bangsamoro yang bisa kami banggakan,” ujarnya.

Turut hadir dalam pertemuan hari Senin adalah Menteri Pemerintah Daerah Naguib Sinarimbo, Menteri Pekerjaan Umum Eduard Guerra, Menteri Pendidikan Mohagher Iqbal

Kemudian Menteri Sosial Raissa Jajurie, dan Menteri Pembaruan Pertanian, Perikanan, dan Agraria Mohammad Yacob.

Sedangkan Komandan Vinluan didampingi oleh Komandan JTF Sulu Brigjen William Gonzales, dan empat komandan brigade bawahan satgas.(Anadolu Agency/Serambinews.com)