Breaking News:

Berita Kutaraja

Tanggapi Gugatan Asrizal, Azwar Abubakar: Ini Lebih Memberitahu Presiden Ada PP yang tidak Jalan

Asrizal H Asnawi mengugat Presiden RI cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (25/5/2021).

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
IST
AZWAR ABUBAKAR, Mantan Menpan RB 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH -  Salah satu tokoh Aceh yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, H Azwar Abubakar turut mengomentari gugatan yang diajukan anggota DPR Aceh, Asrizal H Asnawi. 

Asrizal H Asnawi mengugat Presiden RI cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (25/5/ 2021).

Selain Menteri ESDM sebagai Tergugat I, Asrizal juga menggugat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) selaku Tergugat II.

Tak hanya itu, ia juga menggugat PT Pertamina (Persero) selaku Tergugat III dan Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas Aceh (BPMA) selaku Tergugat IV.

Gugatan ini sebagai bentuk protesnya terhadap para tergugat yang belum mengalihkan kontrak kerja PT Pertamina ke BPMA.

Baca juga: Catat, Ini Batas Waktu Pendaftaran Ulang bagi Peserta Lulus SBMPTN di Unimal, Begini Persyaratannya 

Baca juga: AKP Vifa Febriana Sari Jadi Kasat Lantas Polres Lhokseumawe, Yuk Intip Karir Polwan Cantik Ini

Baca juga: Anji Sudah 2 Hari Mendekam di Penjara, Kepalanya Menunduk, Suaranya Bergetar Sampaikan Hal Ini

Selama ini, Pertamina terikat kontrak kerja dengan SKK Migas. 

Azwar mengatakan, dirinya mendukung upaya yang sedang ditempuh Asrizal sebagai orang Aceh.

“Menurut saya, gugatan itu lebih kepada memberitahu Presiden bahwa ada PP tidak jalan di bawah,” ungkap Azwar saat ditemui di kediamannya di Banda Aceh, Senin (14/6/2021).

Mantan Wakil Gubernur Aceh era konflik tersebut menjelaskan, gugatan itu dilakukan Asrizal karena ada aturan yang tidak diindahkan oleh SKK Migas dan Pertamina agar kontrak kerjanya dialihkan ke BPMA setelah lahirnya PP 23 tahun 2015.  

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved