UIN Ar-Raniry Banda Aceh Gelar Workshop Moderasi Beragama, Begini Maksudnya Hingga Materi Narasumber

Perlu dicari suatu pola dan nilai-nilai baru yang bisa diterima oleh masyarakat “zaman now” dengan karakter teknologi informasi dan disrupsi tersebut.

Program Moderisasi Beragama harus bisa menempatkan pada pencarian solusi itu.

Keempat, Indonesia begitu luas dan begitu plural dan multikultural dan ciri paling utama adalah kepulauan, sehingga tidak mudah untuk memahami dasar-dasar bersama. 

Kemudian tidak mungkin dibangun sistem terpusat dengan mengabaikan yang kecil, pinggiran, dan lemah.

Oleh karena itu, bentuk moderasi beragama diharapkan bisa menyerap perbedaaan-perbedaan tersebut, namun di lain pihak bisa dibangun suatu titik temu dan kesadaran bersama yang baru. 

Baca juga: Kepala PKUB Kemenag RI Kunjungi Abdya, Bahas Soal Kerukunan Umat di Aceh

"Di sini perguruan tinggi diharapkan memberi peran dalam terbangunnya basis etika bersama dan baru tersebut," kata Ahmad Suaedy. 

Keenam, Islam memiliki sejarah panjang dan mendalam di nusantara Indonesia.

Namun tingkat ketebalan dan perannya serta dimensinya berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain.

Aceh misalnya berbeda dengan Jawa, Makassar, NTB, dan seterusnya. 

Namun Islam juga tidak hanya memperkenalkan model institusi dan pengetahuan yang mapan, melainkan Islam juga berkembang dalam rangka menjawab tantangan zaman tersebut.

Maka Perguruan Tinggi Islam sangat diharapkan perannya dalam membangun dan mengoperasikan program moderasi beragama tersebut.

Oleh karena itu, moderasi beragama bukan suatu formula teh botol atau coca-cola, melainkan setiap daerah bisa dan bahkan harus memiliki pola dan ukurannya sendiri.

Dari sana bisa dibangun suatu dialog yang terus menerus dan menuntun negara dan pemerintahan dalam menjawab berbagai tantangan tersebut.

Menurut Ahmad Suaedy, program moderasi beragama bukan hanya menjawab tentang radikalisme keagamaan, melainkan problem kemanusiaan.

Oleh karena itu pula, moderasi beragama bukan semacam mata kuliah akhlak dan bukan hanya berlaku bagi negara dan pemerintah.