Breaking News:

Berita Politik

Aceh Masih Bisa Terima Dana Otsus Usai 2027, Humam Hamid: Butuh Perjuangan Politik untuk Meraihnya

“Selama Aceh dalam NKRI dan berstatus otsus, selama itu pula dana otsus wajib ada. UUPA membatasi waktu hanya strategi politik sesaat saja,” ujarnya. 

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
SERAMBINEWS.COM/Handover
Prof. Dr. Ahmad Human Hamid, MA, Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala Banda Aceh optimis dana otsus untuk Aceh masih bisa diterima setelah tahun 2027. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Prof Dr Ir Ahmad Humam Hamid, MA menilai, Provinsi Aceh masih tetap bisa menerima transfer dana otonomi khusus (otsus) dari pemerintah pusat setelah tahun 2027. Akan tetapi, tukas Humam Hamid, agar harapan itu tercapai dibutuhkan perjuangan politik untuk meraihnya. 

“Dana mengikuti kewenangan. Otonomi khusus punya kewenangan lebih dibanding otonomi (biasa). Sepanjang ada tambahan kewenangan, Aceh berhak menerima dana tambahan. Formula tambahan mungkin berubah,” kata Humam Hamidsaat dihubungi Serambinews.com, Sabtu (7/8/2021).

Pernyataan Humam Hamid tersebut menjawab kegusaran masyarakat Aceh terkait nasib dana otsus Aceh ke depan.

Sebab, hingga saat ini belum tampak ada langkah-langkah strategis dari Pemerintah Aceh dalam memperjuang dana otsus ke depan setelah tahun 2027. 

Untuk diketahui, otonomi khusus Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

UUPA itu menindaklanjuti MoU Helsinki 2005 sebagai bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. 

Baca juga: Politisi Golkar Yakin Dana Otsus Aceh Tetap Diperpanjang

Baca juga: Dana Otsus Terus Habis, Kemiskinan Masih Tinggi

Baca juga: Masih Ada Peluang Dana Otsus Diperpanjang

Sejak 2008 hingga 2021, Provinsi Aceh sudah menerima dana otsus sebesar Rp 88,2 triliun.

Tapi mulai tahun 2023, penerimaan dana otsus turun dari 2% menjadi 1% dari DAU Nasional hingga berakhir tahun 2027.  

Humam Hamid menjelaskan, diperlukan landasan hukum untuk pemberian dana ke sebuah daerah yang belum diatur dalam undang-undang yang berlaku umum (Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah). Untuk Aceh diatur dalam UUPA Tahun 2006.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved