15 Agustus, Hari Damai, Bintang Bulan dan Janji Dahlan

Akan tetapi, dari sudut pandang lain, apa yang dia lakukan sangat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRA dan juga Partai Aceh.

Karena hingga hari ini, Partai Aceh dipandang sebagai partai lokal yang paling aktif memperjuangkan realisasi butir-butir MoU Helsinki, terutama bendera Bintang Bulan.

Sayangnya, kepercayaan itu merosot karena ketidakseriusan dan inkonsistennya kader Partai Aceh di DPRA dalam memperjuangkan hal itu.

Karena itu, jangan heran jika pada Pemilu ke depan, Partai Aceh akan kembali kehilangan kursinya di DPRA.

Baca juga: Gubernur: Maknai 16 Tahun Damai Aceh dengan Rasa Syukur

Baca juga: 16 Tahun Damai Aceh, Gambit Minta Pimpinan Perhatikan Ekonomi Eks Kombatan GAM

Di sisi lain, ini juga bukan kali pertama masyarakat dibuat kecewa. Hal yang sama juga terjadi saat dewan bertekad memakzulkan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Ketika itu, pemakzulan sudah melawati tahap interpelasi dan mulai memasuki tahap pengusulan hak angket.

Akan tetapi karena dewan yang hadir tidak kuorum, maka paripurna pengusulan hak angket ditunda dan akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk dijadwalkan ulang.

Sama halnya dengan perkara bendera Bintang Bulan ini, perkara hak angket itu juga tidak kunjung dijadwalkan ulang oleh pimpinan dewan sampai isu tersebut tenggelam dan hilang.

Karena itu, dengan model pimpinan dewan seperti ini, adalah sangat wajar bendera Bintang Bulan tidak kunjung berkibar.

Karena sejak Dahlan mengeluarkan pernyataannya tentang pengibaran di 15 Agustus 2021, tidak terlihat ada upaya serius yang dilakukan untuk mewujudkan hal itu.

Saya juga sangat meragukan adanya komunikasi yang baik antara dewan dengan Pemerintah Pusat.

Bagaimana mereka ingin meyakinkan Pemerintah Pusat, sementara untuk meyakinkan masyarakatnya sendiri saja mereka tidak sanggup?

Jangankan berbicara Bintang Bulan yang tergolong sensitif, Pilkada Aceh saja belum jelas kapan dilaksanakan.

Padahal sebelumnya Ketua DPRA sempat sesumbar bahwa Pilkada Aceh akan tetap dilaksanakan pada 2022.

Oleh karena itu, terkait persoalan bendera Bintang Bulan ini, saya kira kita tak perlu lagi selalu menyalahkan Pusat.