15 Agustus, Hari Damai, Bintang Bulan dan Janji Dahlan

Dahlan memastikan Bintang Bulan akan berkibar pada 15 Agustus 2021. (Serambinews.com, Minggu, 6 Desember 2020).

Terus terang, saya merasa terkejut sekaligus bangga. Dahlan tampil begitu berani dan dengan tegas dalam menjaga kekhususan Aceh.

Di tengah meredupnya marwah DPRA dan memudarnya kepercayaan masyarakat, Dahlan dengan gagah memberikan janji kepada masyarakat Aceh.

Mungkin janji ini sudah sering kita dengar dari politisi-politisi lain. Tetapi kali ini terasa berbeda karena Dahlan langsung yang memastikan jadwal pengibarannya.

Bahkan, Wali Nanggroe Aceh sendiri PYM Tgk Malik Mahmud Al-Haytar tidak dapat memberikan kepastian tentang hal itu.

Baca juga: Damai Aceh Sudah Berusia 16 Tahun, YARA Ultimatum Tokoh Perdamaian Aceh

Baca juga: 16 Tahun Damai Aceh, Muhammad MTA: Permusuhan Lenyap di Alam Nyata, Tapi Ada dalam Pikiran

Sekelas Dahlan, rasanya tidak mungkin ucapan tersebut asal keluar dari mulut, tanpa dasar dan pertimbangan yang matang.

Dahlan tentu sudah memiliki kajian yang mendalam dan mungkin telah membangun komunikasi politik yang baik dengan Pusat. Karena memang bagi Pusat, bendera Bintang Bulan merupakan perkara yang agak sensitif.

Dahlan juga tidak mungkin keceplosan bicara, karena ini apa yang disampaikannya itu menjadi pertaruhan integritas.

Baik integritasnya selaku pribadi, lembaga DPRA, maupun integritas Partai Aceh yang telah mempercayakannya duduk sebagai pimpinan dewan.

Karena janji itu pulalah, sejak lama saya menantikan tanggal 15 Agustus kemarin.

Hari dimana untuk pertama kalinya Bintang Bulan berkibar bebas tanpa ada yang melarang.

Setiap detik, sejak memasuki tanggal 15, saya menunggu-nunggu informasi pengibaran Bintang Bulan.

Malamnya menjelang pergantian tanggal, karena tak mendapatkan kabar, saya ke luar melintasi jalan Daud Beureueh hingga ke Meuligoe Wali Nanggroe.

Ternyata tak ada satu pun bendera yang berkibar. Dahlan kembali gagal memenuhi janjinya. Lagi-lagi masyarakat dibuat kecewa.

Mungkin, bagi Dahlan ini merupakan hal yang sepele. Dia pun mungkin akan dengan gampang menjawab kalau Pemerintah Pusat tidak mengizinkan.