KPU Sesalkan Ketua KIP Aceh Barat Daya Diduga Terlibat Perjudian, Terancam Dinonaktifkan

c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (3) undang-undang ini.

Adapun Pasal 38 ayat (3) tersebut berbunyi dalam hal rapat pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/ kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

Namun, Ilham mengingatkan bahwa anggota KPU/KIP yang akan diberhentikan mempunyai hak membela diri di hadapan DKPP sebagaimana diatur pada Pasal 38 ayat (2) UU Pemilu. (*)

Baca juga: Diadukan ke DKPP Karena Hentikan Tahapan Pilkada, Ketua KIP Aceh: Ini Perintah Undang-Undang