Breaking News:

Kupi Beungoh

Upaya Melawan Ancaman HIV di Aceh

kubu yang menolak  melihat Permendikbud kontroversial ini secara tidak langsung dapat melegalkan seks bebas dengan dalih suka sama suka

Editor: Muhammad Hadi
FOR SERAMBINEWS.COM
Saiful Hadi Baroh, Founder Atjeh Lung Care, bekerja sebagai dokter puskesmas Mane, Kabupaten Pidie. Saat ini mengikuti program Pendidikan Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USK/RSUDZA. 

Oleh : Saiful Hadi Baroh *)

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi menimbulkan polemik pro dan kontra di tengah masyarakat. Beberapa tokoh politik, pakar pendidikan, dan aktivis mendukung peraturan menteri yang ditandatangani langsung oleh Nadiem Anwar Makarim tersebut.

Pihak yang pro memberi pandangan bahwa Permendikbud Ristek ini adalah regulasi resmi dari pemerintah untuk menjamin adanya perlindungan di lingkungan perguruan tinggi terhadap ancaman kekerasan seksual yang  kerap kali terjadi namun  luput dari perhatian.

Sedangkan kubu yang menolak  melihat Permendikbud kontroversial ini secara tidak langsung dapat melegalkan seks bebas dengan dalih suka sama suka.

Sekilas, beberapa poin yang disebutkan dengan jelas menyebutkan larangan tindakan kekerasan seksual baik dilakukan dengan ucapan lisan, sentuhan fisik, rekaman audiovisual dalam bentuk apapun yang mengandung materi pelecehan dan tindakan kekerasan seksual.

Permasalahnya pada setiap poin larangan disebutkan frasa “tanpa persetujuan korban”. Frasa tersebut dikhawatirkan akan memberi celah bagi pelaku untuk tetap melakukan dan menyebarkan tindakan seksual dengan dalih suka sama suka dengan adanya persetujuan korban.

Baca juga: Penderita HIV di Aceh Tenggara 7 Orang, Dua Meninggal Dunia

Maka logika hukumnya bisa saja dibalik. Di saat ada pengecualian “tanpa persetujuan korban”. Masyarakat akan memandang peraturan tersebut sebagai aturan yang membolehkan aktivitas seksual atau sekedar menyebarkan rekaman audiovisual mengandung konten pornografi dengan syarat mendapatkan izin dari korban.

Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 lahir karena adanya kekhawatiran pemerintah akibat tingginya kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Semua pakar lintas agama pasti sepakat tindakan kekerasan dan prilaku seksual tidak sah adalah sifat tercela dan menjadi kewajiban kita bersama untuk mecegahnya dengan berbagai modalitas yang ada.

Tidak hanya melarang secara keras, membuat regulasi, atau sekedar memberi sanksi, tapi yang terpenting adalah memberikan pemahaman yang cukup dan benar terkait subtansi materi yang ingin dicapai.

Yaitu mencegah terjadi tindakan kekerasan seksual, mencegah prilaku seksual yang menyimpang dan pada akhirnya dapat melindungi masyarakat dari ancaman penyakit menular seksual dan trauma psikososial.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved