Breaking News:

Kemenkumham Tolak PNA versi Tiyong

Setelah lebih satu tahun, akhirnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Aceh mengeluarkan

Editor: bakri
For Serambinews.com
Meurah Budiman 

BANDA ACEH - Polemik dualisme kepengurusan Partai Nanggroe Aceh (PNA) memasuki babak baru.

Setelah lebih satu tahun, akhirnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Aceh mengeluarkan keputusan

Terhadap permohonan perubahan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan kepengurusan PNA

Diajukan oleh ketua umum hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Samsul Bahri ben Amiren alias Tiyong.

Hasilnya, Kanwil Kemenkumham Aceh menolak permohonan itu karena tak memenuhi syarat.

Penolakan tersebut tertuang dalam surat Nomor W.1.AH.11. 03-877 tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani Kakanwil Kemenkumham Aceh, Drs Meurah Budiman SH MH.

"Berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi dokumen faktual yang disampaikan oleh DPP PNA versi KLB, dengan ini disampaikan bahwa permohonan pengesahan perubahan AD, ART, dan kepengurusan PNA tidak dapat disahkan," demikian bunyi surat Kemenkumham Aceh yang kopiannya ikut diterima Serambi, pada Selasa (7/12/2021) malam.

"Karena tidak memenuhi ketentuan AD dan ART PNA sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh Nomor W1-305.AH.11.

01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART, nama, lambang, dan kepengurusan Partai Nasional Aceh menjadi Partai Nanggroe Aceh," demikian isi poin lain dalam surat yang ditujukan kepada Samsul Bahri (Tiyong) dan Miswar Fuady, tersebut.

Dalam suratnya, Kakanwil Kemenkumham Aceh menyebutkan bahwa permohonan DPP PNA versi KLB Nomor 455/DPP-PNA/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal mohon pengesahan perubahan AD, ART, kepengurusan PNA sudah diverifikasi oleh tim penelitian dan verifikasi dokumen Kanwil Kemenkumham Aceh pada 20 April 2021.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved